2025, Pemkot Tidore Gelontorkan Rp 75 Miliar untuk Alokasi Dana Desa

TRIBUNTERNATE.COM- TIDORE - Pemerintah Kota (Pemkot) Tidore Kepulauan, Maluku Utara berkomitmen memajukan Desa.

Upaya itu dengan menggelontorkan Alokasi Dana Desa (ADD) di wilayah Kota Tidore Kepulauan. Dana tersebut dari bersumber dari APBD.

Sejak tahun 2021 hingga 2025, Pemkot Tidore telah menggelontorkan ADD senilai Rp 321.678.620.500.

Baca juga: MBG di MTsN 1 Ternate Kembali Dibagikan Usai Insiden Temuan Ulat

Kebijakan ini bertujuan mengatasi kesenjangan sosial dan disparitas pembangunan bagi Masyarakat Desa, khususnya di daratan Oba.

Di wilayah Oba terdapat sebanyak 43 Desa, ditambah 2 Desa di Pulau Mare, dan 4 Desa di Pulau Maitara. Sehingga totalnya 48 Desa.

Kepala Bidang (Kabid) Bina Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kota Tidore, Iswan Salim, mengatakan bahwa ADD mulai digelontorkan sejak Muhammad Sinen, masih menjabat sebagai Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan.

Dengan rincian, tahun 202 Rp 53.453.685.100, tahun 2022 Rp 54.931.654.700, tahun 2023 Rp 66.057.306.900, dan tahun 2024 naik sebesar Rp. 71.634.575.300.

"Untuk di Tahun 2025 ini ADD senilai Rp 75 miliar lebih. Desa penerima ADD terendah sebesar Rp1,3 Miliar dan tertinggi senilai Rp 1,9 Miliar," ujarnya.

Iswan mengaku, meskipun dalam ketentuan UU Desa, telah diatur 10 Persen ADD dibiayai melalui APBD. Namun peningkatan ADD merupakan kewenangan penuh Kepala Daerah, dalam hal ini Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan.

"Kebijakan Kepala Daerah dimasa Kepemimpinan Wali Kota Muhammad Sinen dan Wakil Wali Kota Ahmad Laiman saat ini, juga sangat luar biasa untuk Desa," cetusnya.

Anggaran ADD yang dikelola Pemerintah Desa, diperuntukkan untuk pembiayaan bidang penyelenggaaraan pemerintah Desa.

Baca juga: Detik-detik Malut United Perkenalkan Pemain Asing ke 9 Seharga Rp 3,48 Miliar

Mulai dari operasional Pemerintah Desa, gaji dan tunjangan Kepala Desa, perangkat Desa, BPD, berserta insentif RT/RW, Imam Sara, Pendeta, Pelayan Jemaat, kader kesehatan, linmas, operasional LPM dan lain-lain.

Selain itu, ADD juga diperuntukan untuk pembangunan infrastruktur Desa, Pembangunan Kesehatan, Pendidikan dan pembangunan yang berbasis potensi Desa.

"Dibuka pembiayaan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, paling menghabiskan anggaran kurang lebih sekitar 600-700 juta per tahun, sisanya masih ada 500-600 juta bagi penerima senilai Rp1,3 miliar, yang diperuntukkan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat Desa," jelasnya. (*)