Pemkot Tidore Genjot Capaian Program Pemerintah Pusat, ASN Wajib Ikuti Pemeriksaan Kesehatan Gratis

TRIBUNTERNATE.COM, TIDORE - Pemerintah Kota (Pemkot) Tidore Kepulauan sedang berupaya menggenjot capaian Program Pemerintah Pusat di Daerah.

Program itu seperti Pemeriksaan Kesehatan Gratis atau CKG, Penanganan Stunting, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Merah Putih.

Hal tersebut disampaikan Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum, Yakub Husain, saat mewakili Wakil Wali Kota menghadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi Capaian Program Pemerintah Pusat di Daerah, yang dipimpin Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, di Lantai IV Kantor Gubernur, Kamis (18/9/2025).

Baca juga: 24 ASN Tendik Unkhair Ternate Ikuti Asesmen Kompetensi Mansoskul

“Untuk sementara, Kota Tidore Kepulauan tetap berupaya menggenjot angka capaian Pemeriksaan Kesehatan Gratis melalui perintah Wali Kota dan Wakil Wali Kota, kami berupaya hampir setiap saat ada event, di dalam event tersebut disediakan posko Pemeriksaan Kesehatan Gratis,” ungkap Yakub sesuai rilis yang diterima Tribunternate.com.

Yakub mengatakan, terhitung 16 hingga 19 September 2025, semua ASN, baik PPPK maupun Non ASN wajib melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Gratis. Dan jika tidak melakukan pemeriksaan kesehatan, maka tepat diatas 20 September akan dikenakan sanksi.

“Langkah ini dilakukan untuk mempercepat presentasi dari Pemeriksaan Kesehatan Gratis, sementara perkembangan terkait Stunting di Kota Tidore Kepulauan berdasarkan data tahun 2021-2024 prevalensi stunting menunjukan tren menurun dari 25,1 persen menjadi 16,6 persen,” imbuhnya.

Baca juga: 12 Ramalan Shio Hari Ini Jumat 19 September 2025: Cinta, Karier, Nomor Hoki Lengkap

Terkait Makan Bergizi Gratis, Yakub mengatakan, Pemkot Tidore Kepulauan telah menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dengan membentuk satuan tugas (Satgas) MBG sejak Agustus 2025 dan data jumlah sasaran penerima juga telah disampaikan.

Sementar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah dibentuk di 40 Kelurahan dan 49 Desa, juga telah memiliki Akta Notaris. Namun Infrastruktur pendukung Koperasi belum ada.

"Selanjutnya rencana usaha dan pembiayaan masih menunggu juknis dan arahan lebih lanjut," ucap Yakub. (*)