Anggota DPD RI Hidayatullah Sjah Bersua Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Waris Agono, Ini yang Dibahas

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Isu tambang ilegal, peredaran miras hingga rekrutmen anggota Polri jadi pembahasan anggota DPD RI Dapil Maluku Utara Hidayatullah Sjah bersama Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Waris Agono.

Pertemuan ini menunjukkan komitmen kedua tokoh ini untuk mendorong sejumlah persoalan krusial, yang tengah dihadapi masyarakat Maluku Utara.

Irjen Pol Waris menegaskan Polda Maluku Utara telah melakukan berbagai langkah penertiban terhadap aktivitas tambang ilegal, dengan pendekatan yang tengah dikembangkan saat ini.

Hal itu dilakukan untuk mendorong legalisasi pertambangan rakyat melalui skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dengan menjadikan Halmahera Selatan sebagai proyek percontohan.

Baca juga: Tempat Budidaya Udang Vaname di Desa Indomut Halmahera Selatan Terbengkalai

"Kami berupaya menata tambang ilegal agar masuk (legal) melalui mekanisme IPR dan WPR, khususnya di Halmahera Selatan."

"Nah Ini menjadi solusi jangka panjang yang kami dorong, "janji Kapolda Maluku Utara, Jumat (1/8/2025).

Sementara itu dalam hal peredaran miras, jenderal bintang dua itu menyampaikan bahwa pengawasan dan penindakan terhadap distribusi minuman keras ilegal terus diperkuat.

"Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan dan menekan angka kriminalitas yang hampir semua dipicu karena miras, "katanya.

Selain itu, diskusi ini juga dapat menyoroti pentingnya peningkatan kuota untuk rekrutmen anggota Polri dari Maluku Utara.

Ia juga menyambut baik aspirasi tersebut, dan menyatakan kesiapan Polda Maluku Utara untuk terus mendorong peningkatan partisipasi pemuda dan pemudi dari daerah dalam seleksi Polri secara transparan dan profesional.

Baca juga: Taliabu Punya 2 Kawasan Konservasi, Suratman: Mestinya Masuk Program Strategis RPJMD Maluku Utara

"Saya mengapresiasi dukungan dari anggota DPD RI terhadap program-program kepolisian di daerah, "ucapnya.

Menurutnya, sinergi antara lembaga legislatif, kepolisian, dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga ketertiban dan mendukung pembangunan di Maluku Utara.

"Kolaborasi lintas sektor sangat penting, dukungan dari DPD RI akan memperkuat langkah-langkah strategis kami dalam menjaga keamanan dan mempercepat pembangunan daerah, "tutupnya mengakhiri. (*)