Pemprov Maluku Utara Dorong Peningkatan Kapasitas ASN Lewat Pemetaan Kompetensi

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara terus mendorong penguatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN).

Hal ini disampaikan Sekprov Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, usai memimpin rapat koordinasi bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan sejumlah perangkat daerah, Jumat (1/8/2025).

Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah segera memulai program digitalisasi pemetaan kompetensi ASN, sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur.

Baca juga: Pencabutan Pergub Pengendalian Unggas, Ini Kata Kabiro Hukum Pemprov Maluku Utara

“Kami bersama BPSDM hari ini menyusun program persiapan peningkatan SDM aparatur. Salah satunya melalui digitalisasi pemetaan, untuk mengetahui secara detail siapa saja ASN yang sudah mengikuti pelatihan dan jenis pelatihannya,” ujar Samsuddin.

Dengan adanya pemetaan digital ini, kata Samsuddin, Pemprov Maluku Utara dapat merancang pelatihan yang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan birokrasi saat ini.

“Setelah data terkumpul secara menyeluruh, BPSDM akan menyusun peta pelatihan strategis untuk peningkatan kapasitas ASN di lingkungan Pemprov Maluku Utara,” tambahnya.

Baca juga: Advokat Malut Sebut Abolisi-Amnesti untuk Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto Terkesan Politis

Ia menjelaskan, paling tidak akan ada tiga jenis pelatihan prioritas yang akan digelar sepanjang tahun 2025. Pelatihan tersebut disusun berdasarkan hasil pemetaan dan dikembangkan secara berkelanjutan sesuai rencana strategis peningkatan SDM daerah.

“Ini merupakan bentuk perhatian serius dari Ibu Gubernur terhadap penguatan kualitas ASN. Kami ditugaskan untuk memastikan program peningkatan kapasitas ini benar-benar terstruktur dan berkelanjutan,” tegasnya.

Rapat yang berlangsung di rumah dinas Wakil Gubernur (Wagub) Malut di Ternate itu melibatkan BPSDM, Bappeda, Biro Hukum, Biro Organisasi, Biro Administrasi Pimpinan (Adpim), serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD). (*)