Safari Politik ke Halmahera Barat, Warga Sampaikan Berbagai Persoalan ke Graal Taliawo

TRIBUNTERNATE.COM - Halmahera Barat adalah kabupaten kelima yang Dr. R. Graal Taliawo kunjungi setelah dilantik sebagai Anggota DPD-RI pada Oktober 2024.

Sebelumnya ia sudah bersafari politik kerja ke Halmahera Timur, Tidore Kepulauan, Halmahera Utara, dan Halmahera Selatan.

“Setiap jadwal turun lapangan ke daerah pemilihan, saya akan lakukan kunjungan pengawasan ke desa-desa di Maluku Utara. Kali ini ke Halmahera Barat. Banyak dong basudara kirim pesan dan minta kita berkunjung ke Halmahera Barat, termasuk Loloda,” jelas Graal Taliawo.

Perjalanan menantang

Perjalanan ke Halmahera Barat terbilang menantang. Graal Taliawo mengunjungi desa-desa di Kecamatan Loloda lalu lanjut ke Ibu Selatan, Ibu Utara, Ibu Tengah, Sahu Timur, Sahu, dan Jailolo.

Baca juga: Melambung Naik! Lihat Perubahan Harga dan Buyback Emas Antam Terbaru, Sabtu 2 Agustus 2025

Kecamatan Loloda adalah salah satu yang terujung dari Halmahera Barat dan umumnya antar desa hanya bisa dilalui dengan transportasi laut.

“Mayoritas jalan darat di Kecamatan Loloda yang merupakan jalan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten) belum tersedia. Dari satu desa ke desa lainnya, warga gunakan kapal fiber alias longboat untuk menyusuri laut atau sungai. Ini juga yang kitong lakukan kemarin,” jelas anggota DPD-RI dari Maluku Utara ini.

Dengan longboat, Graal Taliawo menyapa dan diskusi dengan warga di beberapa desa yakni Desa Buo, Desa Salu, Desa Bantoli, Desa Bakun, dan lainnya sampai Desa Jano. Menurutnya, Pemerintah Daerah perlu memberi atensi pada pembangunan jalan darat di Kecamatan Loloda.

“Transportasi laut ini begitu bergantung pada keadaan cuaca dan pasang surut air laut. Jika air surut seperti yang kemarin saya alami, kitong harus dorong longboat. Pun ketika gelombang, tara ada yang berani keluar dari desa."

"Kondisi ini akan terasa begitu darurat jika ada kebutuhan warga untuk akses fasilitas kesehatan dengan segera,” ujar Graal Taliawo.

Diskusi substansi, tanpa uang duduk

Dimulai dengan Safari Politik Gagasan tanpa politik uang/politik amplop, lalu terpilih, laki-laki kelahiran Wayaua, Bacan ini lanjut dengan Safari Politik Kerja tanpa politik uang duduk.

“Saya turun ke desa-desa di Loloda yang bahkan cenderung dihindari karena sulit dijangkau. Tidak lain, saya ingin mengajak warga berdiskusi tentang dorang pe evaluasi atas kebijakan Pemerintah Pusat di daerah, apa saja yang kurang maka kitong catat dan tindaklanjuti ke Kementerian terkait ketika pulang ke Jakarta,” kata Graal Taliawo.

Substansi diskusi yang pegiat Politik Gagasan ini lakukan pun adalah berbagi tentang pendidikan politik (Trias Politica, spiral korupsi, fungsi DPD sesuai UUD 1945 Pasal 22D, dan lainnya.

Ia juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas kinerjanya selama ini di DPD dalam lingkup fungsi DPD, mengusulkan rancangan undang-undang, membahas undang-undang, dan melakukan pengawasan atas UU.

Warga menyambut positif kehadiran anggota Komite II DPD-RI ini.

“Kitong tara perlu doi dudu. Pak Doktor kase torang pintar politik. Kase tahu beda anggota legislatif dan lembaga eksekutif. Kase jelas pa kita dampak praktik politik uang yang selama ini biasanya dilakukan pada kita pe kehidupan dan pelayanan publik."

"Kita juga baru tahu jumlah APBD Provinsi Maluku Utara dan Halmahera Barat yang pe basar itu,” respons seorang warga desa Salu.

Warga Desa Bantoli mengatakan hal serupa.

“Apresiasi kehadiran Pak Doktor sampai di kitong pe desa. Baru kali ini kitong bisa diskusi secara berkualitas dan kase jelas semua pengetahuan juga informasi."

"Kita jadi tahu pentingnya fungsi pengawasan yang melekat pada anggota legislatif. Jika eksekutif tidak diawasi, bagaimana kitong pe alokasi anggaran? Kenapa tong pe masalah publik yang puluhan tahun itu sampai sekarang belum diselesaikan?,” ucap warga.

Persoalan publik di Halmahera Barat

Di banyak titik diskusi di desa-desa Kecamatan Loloda, warga menanyakan tentang pembangunan Rumah Sakit Pratama yang dipindahkan dari Kecamatan Loloda ke Kecamatan Ibu.

“Mengapa pembangunannya sampai dipindahkan ke Kecamatan Ibu? Ada apa di balik pemindahan ini?,” tanya warga desa Buo.

Hal ini tentu sangat disayangkan dan sudah jelas menyalahi aturan. Terlebih, anggaran Tahap 1 sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat yang tahunya pembangunan dilakukan di Desa Jano, Loloda. 

Graal Taliawo menambahkan, warga pertanyakan adalah jalan darat yang menghubungkan antar desa di Loloda.

"Mereka bergitu terkendala untuk mobilitas karena terbatas pada transportasi laut. Jika jalan dibangun akan sangat membantu mereka untuk akses berbagai pelayanan dan kesempatan lainnya, termasuk ekonomi," tutur Graal.

Lulusan doktoral Ilmu Politik Universitas Indonesia ini juga melihat ada hal urgen lainnya, seperti pengelolaan sampah di daerah pesisir/kepulauan.

“Di semua desa di Loloda belum ada sistem atau strategi untuk mengolah sampah. Puluhan tahun sampah dibuang ke kali atau laut. Di Ibu masih sebatas pada sistem open dumping yang juga tidak menyelesaikan permasalahan sampah untuk jangka panjang,” tambahnya.

Di beberapa desa termasuk Desa Ibu, warga juga mengeluhkan jalan tani yang belum dibangun sejak puluhan tahun lalu, meski sudah disampaikan melalui Musrenbang.

“Kitong ini sebagian besar adalah petani/pekebun yang menggantung ekonomi pada hasil tani/kebun. Selama ini kitong pe setengah mati bapikul hasil tani/kebun dari ladang,” kata warga desa Goin.

Sama seperti di kabupaten lainnya, masih ditemukan kasus lahan warga bersinggungan dengan area hutan lindung.

“Kita pe kobong dan dusun ini masuk area hutan lindung. Jadi tidak bisa disertifikatkan. Kita jadi tako-tako bagitu ketika akan olah lahan karena belum ada kepastian hukum,” kata warga Desa Gamlamo.

Baca juga: Antam dan Galeri 24 Stagnan, UBS? Ini Harga serta Buyback Emas di Pegadaian Sabtu 2 Agustus 2025

Graal Taliawo menuturkan, semua catatan evaluasi dari warga tersebut akan dipelajari dan kategorisasi sesuai lingkup kerja DPD mengawasi kinerja Pemerintah Pusat.

Jika lingkup Kementerian, maka kemudian akan ditindaklanjuti ke Kementerian terkait untuk mendapat tanggapan dan menjadi atensi demi pembangunan Maluku Utara yang lebih baik ke depan.

"Jika lingkup Pemerintah Daerah, maka akan disampaikan ke Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati) terkait untuk menjadi atensi dan tambahan data," tandasnya. (*)