Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Pemprov Malut

Dipimpin Sherly Laos, Dinas PUPR Maluku Utara Bahas Sejumlah Inovasi dengan LKPP

Risman menegaskan, pengadaan barang dan jasa yang efisien dan efektif menjadi elemen penting dalam tata kelola pemerintahan

Penulis: Fizri Nurdin | Editor: Munawir Taoeda
Istimewa
PROGRAM: Suasana pertemuan dengan agenda konsultasi dan kontrak payung hukum e-katalog dengan LKPP RI oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Laos dan Kepala Dinas PUPR Maluku Utara 

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Risman Iriyanto menggelar pertemuan dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kamis (18/9/2025) di Jakarta.

Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda penting terkait penerapan kontrak payung konsolidasi dalam sistem e-katalog.

"Kami bersama ibu Gubernur dan Kepala LKPP membahas tiga hal utama, yakni peningkatan katalog konstruksi, peningkatan konsolidasi serta penerapan kontrak payung untuk konstruksi, "ujar Risman Iriyanto dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (29/9/2025).

Risman menambahkan, tindak lanjut dari pertemuan akan dibahas lebih teknis dalam waktu dekat.

Baca juga: 5 Shio Paling Beruntung Senin 27 September 2025: Kerbau Naik Gaji, Ular Hoki Maksimal

Sebab Pemprov Maluku Utara menargetkan tiga agenda tersebut dapat terlaksana pada tahun anggaran 2026.

Foto bersama seusai pertemuan
Foto bersama seusai pertemuan (Istimewa)

Ia menjelaskan, langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah provinsi khususnya Dinas PUPR, dalam memperluas penggunaan e-katalog pada pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Menurutnya, sistem ini dirancang untuk mendorong efisiensi anggaran sekaligus meningkatkan kualitas barang dan jasa yang digunakan.

Baca juga: Prakiraan Cuaca Maluku Utara Hari Ini 29 September 2025: Tidore Hujan Ringan, Sula Cerah Berawan

"Penggunaan kontrak payung melalui e-katalog akan mempercepat proses pengadaan, meningkatkan transparansi serta menjamin harga lebih terkontrol sesuai pasar, "terangnya.

Risman menegaskan, pengadaan barang dan jasa yang efisien dan efektif menjadi elemen penting dalam tata kelola pemerintahan. 

"Keunggulan e-katalog adalah prosesnya lebih cepat, efisien, dan akuntabel karena harga dikontrol secara elektronik, "tandasnya. (*)

Sumber: Tribun Ternate
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Komentar

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved