Anggota DPRD Malut Iswanto Siap Perjuangkan Normalisasi Kali Mati di Kelurahan Kulaba Ternate 

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI– Anggota DPRD Maluku Utara dari daerah pemilihan Kota Ternate–Halmahera Barat, Iswanto ST, turun menyerap aspirasi masyarakat.

Kali ini reses digelar di Kelurahan Kulaba, Kecamatan Ternate Barat, Kota Ternate, Sabtu (27/9/2025).

Dalam pertemuan tersebut, warga Kulaba menyampaikan keluhan sekaligus harapan agar dilakukan normalisasi sejumlah kali mati yang tersebar di beberapa titik.

Baca juga: Jadwal KM Sabuk Nusantara 78 per Oktober 2025: Rute Taliabu, Kendari, Hingga Gorontalo 

Warga meminta Iswanto mendorong Pemerintah Provinsi Malut dan Balai Wilayah Sungai (BWS) agar segera menindaklanjuti.

Menanggapi hal itu, Iswanto menjelaskan bahwa program penanganan kali mati di Kota Ternate telah masuk dalam rencana BWS hingga tahun 2026, dengan total 11 titik lokasi.

“Semoga salah satunya termasuk Kelurahan Kulaba, sehingga bisa masuk dalam zonasi penanganan BWS,” ujar Iswanto.

Menurutnya, kewenangan normalisasi memang lebih banyak berada di BWS karena berkaitan dengan daerah aliran sungai dan pesisir.

Sementara itu, Pemkot Ternate maupun Pemprov Malut juga memiliki peran, namun dengan skala pekerjaan yang lebih kecil.

“Kalau skala besar, itu ranahnya BWS. Mungkin selama ini mereka belum punya dokumentasi lengkap dari warga."

"Nanti saya akan tindak lanjuti langsung ke BWS, karena mereka mitra kerja Komisi III DPRD Malut,” jelasnya.

Iswanto menegaskan, dirinya siap menjembatani komunikasi antara masyarakat Kulaba dengan BWS.

Ia bahkan meminta pemerintah kelurahan untuk menyiapkan dokumen pendukung agar aspirasi ini bisa segera ditindaklanjuti.

“Kalau bisa, buat surat resmi dari kelurahan, lengkapi dengan dokumentasi dan deskripsi permasalahan. Nanti saya kawal langsung ke BWS."

"Bahkan kalau ada kejadian di lapangan, bisa divideokan dan dilampirkan. Itu akan memperkuat pengusulan kita,” tegasnya.

Ia menambahkan, kendala pembangunan sering kali berbeda di setiap level pemerintahan. Pemkot dan Pemprov biasanya terbentur keterbatasan anggaran, sementara BWS memiliki anggaran besar tetapi terkendala pada penentuan lokasi.

Baca juga: Wacana Perpindahan Korem ke Sofifi, Begini Respon Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Putranto Gatot