RPJMD 2025-2029: Pemprov Malut Komitmen Perkuat Tata Kelola Pemerintahan dan Ekonomi

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku Utara menggelar Rapat Paripurna, dengan agenda Penyampaian Jawaban Kepala Daerah atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025 – 2029, di Ruang Paripurna DPRD Provinsi Maluku Utara, Senin (4/8/2025) di Sofifi.

Mengawali pidatonya, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, yang memberikan pandangan umum fraksi-fraksi dalam penyusunan RPJMD 2025-2029.

Sarbin Sehe berkomitmen melakukan penyempurnaan dokumen RPJMD, memperkuat tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mewujudkan pembangunan yang adil, katanya melanjutkan pidatonya dengan khidmat.

Baca juga: Lantik 10 Kamad, Kakanwil Tekankan Integritas dan Inovasi Dalam Tata Kelola Madrasah

Orang nomor dua di jajaran Pemprov itu menyebutkan, terkait isu akuntabilitas dan transparansi yang menjadi perhatian Fraksi PKS, Hanura, dan Golkar, Pemerintah Provinsi (Pemprov) berkomitmen melakukan penyempurnaan dokumen RPJMD secara tepat waktu, dan berbasis data, serta memperkuat transformasi tata kelola pemerintahan yang inklusif dan adaptif.

Sarbin Sehe menuturkan, strategi diversifikasi ekonomi akan dipercepat dengan mengembangkan sektor unggulan non-pertambangan seperti perikanan, kelautan, perkebunan, pertanian pangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif, sambil menerapkan prinsip ekonomi hijau dan biru.

Menanggapi isu Pendidikan yang diungkapkan Fraksi Nasdem, PKS dan API, ia menegaskan komitmennya menjadikan pembangunan SDM sebagai prioritas utama RPJMD.

Baca juga: Rumah Terbakar, Ryan Momo Warga Kelurahan Makasar Timur Ternate Akui Alami Trauma

“Bidang pendidikan akan diperkuat melalui peningkatan akses dan kualitas secara simultan: pemerataan distribusi dan sertifikasi guru, penyediaan sarana prasarana, reformasi kurikulum vokasional agar relevan dengan kebutuhan pasar kerja, serta perluasan akses pendidikan gratis hingga ke wilayah terpencil."

"RPJMD 2025–2029 jadi instrumen utama mengintegrasikan tata kelola pemerintahan yang adaptif, transformasi ekonomi yang berkeadilan, akselerasi infrastruktur yang merata, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perlindungan lingkungan hidup yang berpijak pada prinsip keberlanjutan."

“Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan DPRD, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil, dan seluruh elemen masyarakat mengambil peran mewujudkan visi Gubernur,” Ucap Sarbin Sehe. (*)