Kunjungi Sula, Dr. Graal: Masyarakat Sudah Tampak Frustrasi, Mari Gabung Jurus

TRIBUNTERNATE.COM, SULA - Hampir 14 hari Dr. R. Graal Taliawo, S.Sos., M.Si. melakukan kunjungan pengawasan ke desa-desa di Kabupaten Kepulauan Sula pada Mei 2026 lalu. 

Selama menjabat sebagai anggota DPD RI, Sula adalah kabupaten ke-9 yang ia kunjungi. Seperti diketahui, transportasi menuju Sula tak semudah seperti akses ke kabupaten lain.

Transportasi udara pun laut rerata hanya 3 kali dalam seminggu. Meski begitu, ini tidak menyurutkan langkah dan semangatnya untuk tetap berkunjung dan bersambung rasa dengan saudara di sana.

Baca juga: Dr. Graal Taliawo: Jangan Gampang Kriminalisasi Masyarakat Adat

Tiga Agenda Utama

Bukan formalitas, anggota DPD RI daerah pemilihan Maluku Utara ini datang dengan tujuan yang jelas. Tiga agenda utamanya adalah sambung rasa dengan masyarakat, melaporkan kinerjanya selama ini, serta melakukan pengawasan atas kinerja Pemerintah Pusat di daerah. 

Menurut Dr. Graal, relasi antara pemilih dan kandidat yang dipilihnya tidak boleh terputus setelah momen Pemilu (seperti yang selama ini terjadi). Bahkan, masyarakat harus mengetahui apa yang sudah dikerjakan perwakilannya selama menjabat.

“Kepulauan Sula adalah kabupaten yang aksesnya terbatas dan jauh dari Provinsi. Biasanya, wilayah-wilayah seperti ini kerap luput dari pengawasan. Saya mau mendengar (dengan turun langsung) keluhan-keluhan yang warga sampaikan selama ini via media sosial saya,” imbuhnya.

Ia kunjungi beberapa desa di dua Pulau yang ada di kabupaten tersebut: Pulau Sulabesi dan Pulau Mangoli. Masyarakat begitu antusias menanti kedatangannya.

Namun, dengan berat hati, tidak bisa semua desa ia kunjungi karena keterbatasan waktu dan cuaca/gelombang yang belum memungkinkan karena mulai masuk angin timur. Meski begitu, ia tidak menutup diri untuk kunjungan kembali berikutnya.

Di sela kunjungan, ada satu paitua di Desa Fatce memberi semangat untuk terus keliling pengawasan ke desa-desa.

“Seumur hidup beta baru dengar penjelasan (pendidikan politik) seperti ini dan laporan pertanggungjawaban anggota legislatif. Bapak harus sampaikan hal ini ke warga di desa-desa lain, sampaikan pa dorang supaya sama-sama mengerti,” ujarnya menggebu-gebu.

Menjalankan Pengawasan di Sula

Tugas utama anggota legislatif adalah pengawasan, mengawasi kinerja Eksekutif. Ia sebagai anggota DPD RI mengawasi kinerja Pemerintah Pusat (Presiden dan menterinya).

Ke Sula, ia juga tunaikan kewajiban utamanya. Terkhusus agenda pengawasannya adalah meninjau program Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Bajo, ruas jalan nasional, Izin Usaha (IUP) Pertambangan di Pulau Mangoli, program Rumah Layak Huni, serta isu lainnya yang merupakan lingkup pengawasan Komite II DPD RI yang Dr. Graal duduki.

“Ruas jalan nasional relatif mantap. Tidak ada genangan ‘kolam susu’, pertanda preservasi tiap tahun dijalankan. KNMP sedang dalam proses pembangunan. Tantangan pengerjaan adalah pasang-surut air laut karena dibangun di atas permukaan laut,” terangnya.

Ketika dimintai tanggapan seputar 10 IUP di Pulau Mangoli, ia menjawab, “Jika dilihat pada data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), semua IUP dikeluarkan pada 2018 oleh Gubernur Maluku Utara ketika itu."

"Sebagian besar kawasan pulau ini dimasuki IUP. Jika warga menolak, tetap tunjukkan sikap dan satu suara. Saya akan turut jadi speaker yang menyuarakan untuk IUP dievaluasi ke Kementerian terkait seperti sebelumnya yang kita lakukan.”

Isu lainnya yang mengemuka adalah bidang perikanan dan pertanian yang belum mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah pun Pusat. Banyak warga desa yang merupakan nelayan dan petani/pekebun tidak pernah mendapat bantuan atau program Pemerintah sama sekali.

“Kami di desa ini tara pernah dapa bantuan ini dan itu dari Pemerintah padahal kami membutuhkan. Selama ini bantuan cenderung politis hanya untuk dong pe orang (tim sukses),” ucap warga Desa Mangon, Desa Waigoiyofa, Desa Baleha.

Kesan yang muncul setelah ia kunjungan ke desa-desa adalah masyarakat tampak frustrasi dengan pemerintah, tidak merasakan kehadiran pemerintah dalam lini kehidupan publik mereka. Hal ini dipertegas dengan pernyataan warga.

“Kitong selalu mandiri. So pernah ajukan proposal untuk bantuan dan program tapi tarada dia pe balasan. So pastiu,” kata seorang Bapak di Desa Baleha. Selaras dengan itu, warga lain menambahkan, “Kita undang hearing tarada dong pe tanggapan. Kami tara tahu ke mana arah pembangunan kabupaten ini.”

Silaturahmi dengan Pemerintah Kabupaten

Setelah keliling jumpa warga, lulusan doktoral Ilmu Politik Universitas Indonesia ini punya kebiasaan untuk silaturahmi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) tersebut.

Begitu pun dengan Kepulauan Sula. Perjumpaan dengan Pemkab dihadiri Wakil Bupati beserta jajaran. Pada forum tersebut ia sampaikan koreksi warga yang merupakan wewenang Pemkab untuk atensi dan ditindaklanjuti. 

“Di lapangan, basudara sampaikan semua (masalah). Meski saya awasi Pemerintah Pusat, tentu saya tara bisa tolak koreksi mereka atas Pemerintah Daerah. Karena itu, setiap setelah keliling dengar basudara, saya harus jumpa Pemda dan sampaikan. Ada beberapa isu krusial yang kita sampaikan,” jelasnya.

Bangun Maluku Utara berarti bangun perikanan dan pertanian atau perkebunannya. Sula kaya akan ikan dan kopra. Tapi belum ada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menaungi.

“Pemkab bisa mempertimbangkan membentuk BUMD untuk menyerap hasil produksi warga (ikan/kelapa/hasil kebun lainnya). Dengan begini, Pemkab mendukung dorang dan berperan sebagai jaring pengaman bagi basudara nelayan dan petani/pekebun karena membeli dengan harga yang wajar. Dorang keluhkan harga jual yang fluktuatif ketika panen,” usul laki-laki kelahiran Wayaua, Bacan ini.

Isu perikanan dan pertanian lainnya juga ia sampaikan. Di bidang pekerjaan umum, ada kebutuhan talud sungai, talud pantai, dan jembatan di beberapa daerah Sula.

Tak luput, isu mengenai lahan warga yang tidak bisa disertifikatkan karena dimasuki kawasan hutan lindung serta penebangan ilegal di Pulau Mangoli, dan isu lainnya.

“Respons Pemkab begitu terbuka menerima koreksi warga. Mereka berupaya untuk menyelesaikan masalah basudara di Sula. Salah satunya dengan mengajukan berbagai proposal kebutuhan publik masyarakat ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat,” tambah Dr. Graal.

Kolaborasi Selesaikan Masalah Masyarakat dan Daerah

Banyak masalah masyarakat yang berulang dan belum diselesaikan. “Melihat postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sula tahun 2026 tentu miris: 50,55 persen untuk belanja pegawai; hanya 1,48 % untuk belanja modal yang notabenenya alokasi untuk menyelesaikan masalah publik (jalan, jembatan, dan infrasturktur lainnya).

Di tengah keadaan fiskal seperti itu, Pemkab harus tetap kirim pesan ke warga bahwa mereka terus berupaya bekerja. Supaya warga ada harapan,” tegas Dr. Graal yang merupakan pegiat Politik Gagasan.

Sistem penyelesaian masalah dalam lembaga Eksekutif (Pemerintah Kab/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat) dilakukan secara berjenjang. Eksekutif diberi wewenang anggaran (uang) untuk selesaikan masalah publik.

“Jika Pemkab belum mampu menyelesaikan sesuai tanggung jawabnya, maka ajukan proposal ke Pemprov. Lalu, Pemprov harus kerjakan sesuai tanggung jawabnya. Jika belum mampu selesaikan, ajukan proposal ke Pemerintah Pusat,” jelasnya.

Ia menekankan kolaborasi begitu diperlukan. “Mulut saya siap jadi speaker untuk suarakan kepentingan masyarakat Maluku Utara, termasuk Sula dan Mangoli yang selama ini cenderung diabaikan pembangunan infrastruktur pun SDM-nya.

Jangan jadikan masalah daerah menjadi beban sendiri. Mari kita gabung jurus untuk intervensi bersama sesuai dengan tanggung jawab masing-masing,” tutup Dr. R. Graal Taliawo, S.Sos., M.Si. (*)