Baca tanpa iklan
Jalan akses dengan panjang 1.807 meter.
Tak lupa, jembatan ini rupanya menghabiskan biaya pembangunan Rp 1,38 triliun.
"Konstruksi jembatan tipe cable stayed ini terdiri dari bentang utama sepanjang 804 meter, jembatan pendekat sepanjang 167 meter, dan jalan akses sepanjang 1.807 meter.
Biaya pembangunan jembatan adalah Rp 1,38 triliun," pungkasnya.
• Ibu Kota Pindah, BMKG Akan Pasang Seismograf di 40an Titik di Pulau Kalimantan Pada 2019-2020
Senada dengan Menteri Basuki, Gubernur Kaltim, Dr H Isran Noor optimis pembangunan Jembatan Pulau Balang akan selesai dan akan menjadi urat nadi perekonomian di Kalimantan, dilansir dari TribunKaltim.co.
Keyakinan itu dilontarkan Isran Noor usai meninjau proyek strategis nasional tersebut bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro dan Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan Djalil, Rabu (2/10/2019).
Menurut Isran, jembatan yang menghubungkan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dengan Kota Balikpapan itu menjadi jalur konektivitas dan aksesibilitas distribusi barang, orang dan jasa dari Kalimantan Selatan ke beberapa daerah di Kaltim. Selain Paser, Penajam Paser Utara dan Balikpapan.
"Kami tidak menuntut dan mengeluh. Saya yakin Bapak Menteri sudah melihat pembangunan jembatan ini. Juga infrastruktur lainnya. Tentu sangat penting dalam mendukung percepatan pembangunan ibu kota negara (IKN)," ujar Isran Noor.
Terbangunnya Jembatan Pulau Balang, maka jalur distribusi akan lancar dan beberapa daerah yang sulit terjangkau selama ini akan mudah dicapai. Bahkan, biaya tinggi dan waktu angkut yang lama untuk distribusi sudah bisa dipastikan lebih efesiensi.
• Beri Bantuan untuk Korban Gempa Ambon, Kementerian PUPR: Sanitasi dan Air Bersih Sangat Dibutuhkan
"Kalau sudah begini. Pastilah pusat bantu melalui APBN atau dana apa sajalah namanya. Pokoknya, IKN dan infrastruktur serta fasilitas pendukung lainnya segera tuntas terbangun," ungkap Isran Noor.
Sedangkan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil menegaskan seiring dengan percepatan pembangunan Jembatan Pulau Balang, maka, pemerintah tidak mengizinkan pembangunan ataupun permukinan di atas Pulau Balang.
"Kita segera membuat pengumuman bahwa tanah atau pulau ini di kuasai langsung oleh negara. Tidak boleh ada orang memanfaatkan kawasan tanpa ada izin pihak otorita," jelas Sofyan.
Hal itu tegasnya, sangat penting dilakukan. Mengingat seluruh kawasan Pulau Balang merupakan kawasan hutan milik negara, sehingga negara berhak mengatur pemanfaatannya.
(TribunTernate.com/Sri Handayani, TribunKaltim.co)