Baca tanpa iklan
TRIBUNTERNATE.COM - Baru-baru ini perhatian publik kembali menyoroti keputusan Menteri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim yang akan menghapus Ujian Nasional di tahun 2021.
Keputusan Menteri Nadiem Makarim ini rupanya juga diapresiasi oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI fraksi Partai Golkar Hetifah Sjaifudian.
Hetifah Sjaifudian mengatakan, pelaksanaan Ujian Nasional selama ini tidak terbukti meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.
"Sejak lama Komisi X DPR RI mengevaluasi Ujian Nasinonal sebab Proyek Ujian Nasional kolosal dan mahal yang berlangsung selama ini tak terbukti meningkatkan mutu," kata Hetifah kepada wartawan, Rabu (11/12/2019).
Justru, lanjut dia, pelaksanaan Ujian Nasional merusak mentalitas murid.
"Malah merusak mentalitas murid karena pada praktiknya menyisipkan nilai-nilai koruptif," ujarnya.
Karena itu, ia mendukung terobosan Nadiem Makarim yang meniadakan Ujian Nasional pada tahun 2021.
Politikus asal Kalimantan Timur ini menilai evaluasi hasil belajar mesti dilakukan guru yang bersangkutan.
"Sementara untuk pengendalian mutu pendidikan dapat dilakukan lembaga independen yang penyelenggaraannya tak perlu setiap tahun dan bahkan dapat tanpa melibatkan semua murid," katanya.
Sebelumnya, Mendikbud Nadiem akhirnya mengungkapkan program pengganti Ujian Nasional.
Nadiem memastikan program Ujian Nasional akan tetap dilaksanakan pada 2020.
Namun, pada 2021 program ini akan digantikan dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter.
"Pada tahun 2021, Ujian Nasional itu akan diganti menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter," ujar Nadiem saat Rapat Koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019). (Tribunnews.com/Chaerul Umam)
Mendikbud Nadiem Hapus UN lewat Merdeka Belajar, Ini Penggantinya
Diberitakan sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menerapkan kebijakan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter mulai tahun 2021. Kebijakan tersebut merupakan pengganti Ujian Nasional yang terakhir kali dilaksanakan pada tahun 2020.
"Asesmen kompetensi minimun adalah kompetensi yang benar-benar minimum di mana kita bisa memetakan sekolah-sekolah dan daerah-daerah berdasarkan kompetensi minimum," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makariem dalam peluncuran Empat Pokok Kebijakan Pendidikan “ Merdeka Belajar”, di Jakarta, Rabu (11/12/2019).
Menurut Nadiem, Asesmen Kompetensi Mininum dan Surveri Karakter terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter.
Kemampuan literasi dan numerasi adalah dua komponen penting yang perlu diukur dan menjadi kompetensi minimum bagi siswa untuk belajar.
"Ini adalah dua hal yang menyederhanakan asesement kompetensi yang akan dilakukan pada tahun 2021," ujar Mendikbud Nadiem.
Tolak ukur selanjutnya adalah Survei Karakter. Menurut Nadiem, survei karakter akan menjadi tolak ukur untuk umpan balik demi perubahan siswa yang lebh bahagia dan lebih kuat azas Pancasila di dalam sekolah.
"Saat ini kita hanya punya data kognitif. Kita tak mengetahui kondisi ekosistem di sekolah. Kita tak tahu apa azas-azas Pancasila itu benar-benar dirasakan murid se-Indonesia," jelas Nadiem.
Kemendikbud bersama Dinas Pendidikan nantinya akan melakukan survei karakter seperi implementasi gotong royong, level toleransi di sekolah, tingkat kebahagiaan, dan tingkat perundungan di sekolah.
Asesmen di tengah jenjang pendidikan
Nadiem mengatakan proses Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter di tengah jenjang pendidikan seperti kelas 4, 8, dan 11. Pelaksanaan di tengah jenjang pendidikan akan memberikan waktu untuk sekolah dan guru untuk meningkatkan mutu pembelajaran anak sebelum lulus dari sekolah.
"Ini (Asesmen) tak bisa dilakukan sebagai alat seleksi untuk siswa-siswi kita ke jenjang berikutnya," ujar Nadiem.
Ia mengklaim asesmen ini tak akan menimbulkan stres bagi orang tua dan anak-anak. Pasalnya, asesmen ini bersifat Formatif Assesment yang berarti harus berguna bagi guru dan sekolah untuk memperbaiki dirinya.
"Asesmen kompetensi dan karakter ini bukan hanya mengikuti ide-ide kita (Kemendikbud) sendiri saja. Kami dibantu berbagai macam organisasi di dalam dan luar negeri seperti OECD, World Bank agar asesmen kompetensi ini kualitasnya sangat baik," tambah Nadiem. (Kompas.com/Wahyu Adityo Prodjo)
Sumber:
Tribunnews.com: Komisi X DPR: Selama Ini Ujian Nasional Tidak Terbukti Meningkatkan Mutu Pendidikan
Kompas.com: Mendikbud Nadiem Hapus UN lewat Merdeka Belajar, Ini Penggantinya