Baca tanpa iklan
Bersama di sini, ia menjelaskan saling menjaga agar tidak tertular virus corona (SARS- CoV-2) dan menularkan Covid-19.
"Kita harus saling sama-sama menjaga jangan biarkan ditulari orang lain jangan juga menulari orang lain.
Nah itulah sekarang protokol yang diatur oleh pemerintah," kata Mahfud.
Pemerintah diketahui telah menerapkan PSBB sebagai upaya memutus mata rantai penularan corona di Indonesia.
Provinsi DKI Jakarta menjadi wilayah pertama yang menerapkan kebijakan tersebut, yang dimulai sejak 10 April 2020 selama dua pekan, kemudian diperpanjang hingga 22 Mei.
Selain Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat, kota-kota lain di Indonesia juga sudah menerapkan kebijakan serupa.
Wali Kota Bogor
Terkait rencana relaksasi PSBB yang diwacanakan Mahfud, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mempertanyakan ungkapan Mahfud terkait warga sulit berbelanja.
Dia mengatakan tidak ada pasar yang ditutup selama PSBB diberlakukan.
"Nggak ada ah (warga sulit berbelanja), bukan. Coba saja dihitung, dilihat, mana orang yang nggak bisa belanja, pasar masih buka kok.
Nggak ada, nggak ada penutupan pasar, siapa bilang ada penutupan pasar. Coba cari di seluruh Indonesia, susah belanja di mana gitu," kata Dedie, Minggu (3/5/2020).
"Tanyain, tanya sama Pak Mahfud, susah belanja di mana? Pasar mana yang tutup?" lanjutnya.
Dedie menjelaskan, pasar dan toko-toko yang bergerak di bidang kebutuhan dasar atau bahan pokok masih beroperasi selama penerapan PSBB. Tempat makan pun masih buka, namun dengan sistem pelayanan delivery.
"Kan artinya dengan rumah makan yang take away atau delivery, artinya kan menghidupkan ojol (ojek online).
Sekarang kalau misalnya dipakai lagi sistem dine in, makan di dalam, terus ojol sama take away gimana. Iya kan, gimana sih, kok nggak ngerti, gitu," beber dia.
• Dampak Kebijakan PSBB, Doni Monardo Sebut Kasus Covid-19 di Jakarta Alami Perlambatan Pesat
• Soal Covid-19, Anies Baswedan ke DPR: PSBB Perlu Diperpanjang, Perbanyak Tes PCR, dan Kebutuhan APD