Baca tanpa iklan
TRIBUNTERNATE.COM - Direktur Charta Politika, Yunarto Wijaya menyoroti perbedaan pendapat soal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta.
Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan kembali menerapkan PSBB pada 14 September 2020 mendatang.
Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan sejumlah faktor, yakni ketersediaan tempat tidur rumah sakit yang hampir penuh dan tingkat kematian yang tinggi.
"Dalam rapat gugus tugas percepatan pengendalian covid 19 di Jakarta. disimpulkan bahwa kita akan menarik rem darurat yang itu artinya Kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu," kata Anies, Rabu (9/9/2020), dilansir dari Kompas.com.
Menurut Anies keputusan ini juga mengikuti aturan Presiden Joko Widodo yang meminta kesehatan lebih dipentingkan.
Dengan penerapan PSBB ini, berbagai aktivitas dipastikan akan kembali dibatasi yakni aktivitas perkantoran, usaha, transportasi, hingga fasilitas umum.
Namun, rupanya keputusan Anies Baswedan ini tak sepenuhnya disetujui pemerintah pusat.
Beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju memberikan kritikan.
Para pembantu ekonomi Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut menilai, penerapan kembali PSBB bisa berdampak pada ekonomi yang saat ini sudah mulai bergeliat setelah sebelumnya terpukul karena penerapan PSBB Jakarta pada Maret lalu.
• Anies Baswedan Masih Akan Kaji Pengetatan Perkantoran Saat PSBB untuk Hormati Kritik Menteri Jokowi
• Ketika Menteri-menteri Jokowi Kritik Anies soal PSBB Total Jakarta
Salah satu menteri yang turut memberikan respons yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Airlangga Hartarto mengatakan bahwa tak semua pekerja bisa melakukan pekerjaan dari rumah.
Ia merasa seharusnya 50 persen perkantoran tetap beroperasi.
"Namun kami sudah menyampaikan sebagian besar kegiatan kantoran itu fleksibel working sekitar 50 persen di rumah dan 50 persen di kantor dan 11 sektor tetap terbuka karena DKI sebetulnya melakukan PSBB secara penuh," kata Airlangga dalam acara Rakornas KADIN Indonesia yang disiarkan secara virtual, Kamis (10/9/2020).
Perbedaan pendapat tentang penerapan PSBB itu mendapat sorotan dari Yunarto Wijaya.
Menurut Yunarto, masyarakat sebaiknya mengikuti pihak yang memiliki otoritas untuk melalukan PSBB.
Di mana kewenangan tersebut berada di tangan Pemerintah Provinsi.
Hal itu diungkapkan Yunarto melalui akun Twitter miliknya, @yunartowijaya, Jumat (11/9/2020).
"Mana yg harus diikuti oleh kita dlm beda pendapat antara Menteri Perekonomian & Gub DKI terkait Wfh?
Sbg warga negara ya ikuti yg punya otoritas dlm pemberlakuan PSBB..
Aturan yg saya tangkep kewenangan ada di pemprov..
Yuk jd WN yg konsekuen terlepas setuju/gak...," tulis Yunarto Wijaya.
Yunarto menilai bahwa saat ini Anies menyadari bahwa ia telah gagal dalam penanganan kasus corona.
Jika memang demikian maka ini merupakan bentuk kesadaran Anies untuk melakukan progres yang lebih baik.
"Ketika ada kepala daerah tarik rem darurat ya berarti dia sadar telah gagal...
Hal positif kalo ini adalah bentuk kesadaran buat progress lbh baik, jadi sampah kalo cuma dijadikan panggung buat nampang n tampil sekedar beda...," tulisnya kembali.
Terkait kebijakan Pemprov DKI Jakarta kembali menerapkan PSBB, Yunarto mengaku percaya dengan data-data yang disampaikan Anies Baswedan.
Ia juga mengaku sepakat dengan adanya pengetatan, sebab penambahan kasus Covid-19 di DKI Jakarta terus saja meningkat dari hari ke hari.
Kendati demikian, Yunarto menyebut ada beberapa catatan kritis terkait kebijakan tersebut.
"Terkait dgn kebijakan dki, saya pribadi percaya dengan data-data yg dibacakan @aniesbaswedan pada saat konpers, tanpa itupun kita tau byk data berseliweran di socmed & media kenaikan angka di jkt mengkhawatirkan..
Saya sepakat perlu ada pengetatan.. Tapi ada catatan kritis," ujar Yunarto.
Salah satu yang menjadi catatan Yunarto yakni perlu adanya evaluasi apakah penegakan selama masa PSBB transisi sudah dilakukan dengan baik.
"Pertama, pemprov dki jg harus evaluasi apakah penegakan pada masa PSBB transisi sudah dilakukan?
Jelas kok didepan mata kepala kita sendiri, di resto2/kaki lima, protokol kesehatan hanya jadi lipstik, kerumunan (termasuk saat olahraga hari minggu) dah jadi hal yg seakan normal," tulis Yunarto.
• Dokter Reisa Tak Lagi Tampil Jadi Jubir Covid-19, Yunarto: Lebih Berasa Kehilangan Achmad Yurianto
• Kasus Covid-19 di DKI Terus Naik, Anies Baswedan Perpanjang PSBB Transisi sampai 13 Agustus 2020
Tiga Menteri Jokowi Singgung Soal PSBB Jakarta
Berikut tiga menteri ekonomi Jokowi yang menilai PSBB DKI Jakarta bisa berdampak negatif pada perekonomian nasional, dirangkum dari Kompas.com.
1. Airlangga Hartarto (Menko Ekonomi)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG) karena tertekan oleh pengumuman PSBB DKI Jakarta.
Pada Kamis (10/9/2020) pada pukul 10.36 WIB, IHSG turun tajam sebesar 5 persen pada level 4.892,87 atau turun 257,49 poin. Padahal, menurut Airlangga, sebelumnya kinerja indeks saham sudah mulai bergerak ke arah positif.
"Beberapa hal yang kita lihat sudah menampakkan hasil positif berdasarkan indeks sampai dengan kemarin," ujar Airlangga dalam video conference.
"Hari ini masih tidak pasti karena announcement Gubernur DKI tadi malam, sehingga indeks tadi pagi sudah di bawah 5.000," jelas dia.
Di sisi lain, menurut Airlangga, keputusan Anies untuk menarik rem darurat sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Sebab, menurut dia, kinerja perekonomian tak hanya dipengaruhi oleh kondisi fundamental, tetapi juga kepercayaan masyarakat dan publik.
"Kita harus melihat gas dan rem ini. Kalau digas atau rem mendadak itu tentu harus kita jaga confident publik. Karena ekonomi tidak hanya fundamental, tapi juga sentimen, terutama untuk sektor capital market," ujar dia.
2. Agus Suparmanto ( Mendag)
Mendag Agus Suparmanto memperingatkan dampak PSBB DKI Jakarta. Menurut dia, pemberlakuan PSBB bisa berpotensi mengganggu kelancaran distribusi barang, apalagi mengingat peran Jakarta dalam aliran distribusi nasional.
“Karena PDB kita 50 persen konsumsi. Kalau distribusi ini tidak lancar, akan mengganggu PDB RI,” ucap Agus dalam Rakornas Kadin.
Kalaupun harus ada PSBB, dia meminta Pemprov DKI Jakarta tidak menghalangi rantai pasok distribusi barang yang keluar masuk Jakarta.
"Dalam situasi PSBB ada hal-hal yang tidak boleh terhalangi, yaitu jalur distribusi. Jalur distribusi ini di setiap PSBB perlu tetap berjalan agar supply chain tidak terganggu," ungkap Agus.
Ia berharap, dengan terjaganya rantai pasok dan kegiatan ekonomi dalam negeri, maka diharapkan bisa menekan kerugian imbas pelemahan ekonomi seiring diberlakukannya PSBB. Khususnya, bagi para pekerja diharapkan tak membuat gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Ini masih bisa dilakukan dengan kerja sama semua pihak, sehingga bisa memudahkan akses-akses distribusi tersebut. Maka supply chain tidak terganggu, khususnya industri-industri, sehingga tidak menimbulkan PHK," kata Agus.
3. Agus Gumiwang ( Menperin)
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyoroti keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai pengetatan kembali PSBB.
Mantan Menteri Sosial tersebut mengatakan, kinerja industri manufaktur bakal kembali tertekan akibat keputusan tersebut. Hal itu bakal kian parah bila wilayah lain juga menerapkan hal serupa.
"Kami melihat industri yang sedang menggeliat ini khawatir mendapat tekanan, tapi yang perlu disampaikan bahwa pemerintah menilai kesehatan masyarakat suatu hal yang tidak bisa ditawar," ujar Agus dalam video conference.
Agus memaparkan, industri manufaktur merupakan penyumbang terbesar perekonomian Indonesia. Tertekannya kinerja industri manufaktur bakal berpengaruh besar terhadap kondisi perekonomian secara keseluruhan.
Sumbangan industri manufaktur terhadap perekonomian sebesar 19,87 persen. Pada kuartal II-2020, industri manufaktur mengalami kontraksi hingga -5,37 persen.
Agus menilai, industri manufaktur telah cukup menggeliat pada periode Agustus 2020. Selain memengaruhi kinerja industri manufaktur, Agus menilai pengetatan PSBB juga bakal memengaruhi agenda pemerintah untuk melakukan substitusi impor.
Kementerian Perindustrian sendiri menargetkan pada tahun 2022 Indonesia bisa melakukan substitusi impor hingga 35 persen.
"Banyak yang bilang terlalu ambisius, tapi kita jalan terus dengan program ini, dengan catatan kalau PSBB kembali diketatkan, bukan hanya di Jakarta, tapi daerah lain, ini akan pengaruhi program substitusi impor," ujar dia.
(TribunTernate.com/Rohmana, Kompas.com/Muhammad Idris)