Baca tanpa iklan
TRIBUNTERNATE.COM - Sebuah kelompok yang mengatasnamakan Gerakan Anti Radikalisme ITB (GAR ITB) melaporkan Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Dalam laporannya, GAR ITB menuduh Din Syamsuddin sebagai tokoh radikal.
Tuduhan Din Syamsuddin sebagai tokoh radikal mendapat tanggapan dari Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti.
Menurut Abdul Mu'ti, tuduhan tersebut tidak berdasar dan salah alamat.
"Tuduhan itu jelas tidak berdasar dan salah alamat," ucapnya dikutip dari akun Twitter resmi @Abe_Mukti, Minggu (14/2/2021).
Sebagai orang yang mengenal dekat dengan Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu, Mu'ti mengatakan, Din Syamsuddin merupakan orang yang sangat aktif mendorong moderasi, serta membangun kerukunan intern antar umat beragama baik di dalam dan di luar negeri.
Lebih lanjut Mu'ti mengatakan, sebagai akademisi yang mengajar di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Din Syamsuddin merupakan guru besar politik Islam terkemuka.
Dirinya menambahkan, sosok Din Syamsuddin merupakan dosen yang sangat dibutuhkan oleh pihak institusi pendidikan yang dimaksud.
"Di UIN Jakarta, Pak Din adalah satu-satunya guru besar Hubungan Internasional. Secara akademik FISIP UIN sangat memerlukan sosok Pak Din," ungkapnya.
Baca juga: Badan Meteorologi Jepang: Gempa Magnitudo 7.1 di Fukushima adalah Gempa Susulan 10 Tahun Lalu
Baca juga: Viral Tawaran Webinar Poligami, Ini Pengakuan Penyelenggara, Sebut Fokus pada Problem Solving
Abdul Mu'ti juga mengatakan, apabila Din Syamsuddin banyak menyampaikan kritik itu merupakan bagian dari panggilan keilmuan, iman dan tanggung jawab kebangsaan.
Dirinya juga mengingatkan, seluruh pihak untuk senantiasa tidak anti kritik yang sifatnya konstruktif.
"Kritik adalah hal yang sangat wajar dalam alam demokrasi dan diperlukan dalam penyelenggaraan negara," katanya.
Dalam pesan tersebut, Mu'ti juga mengimbau kepada seluruh pihak untuk berpikir dan bekerja serius mengurus dan menyelesaikan berbagai problematika kehidupan.
Terlebih di dalam situasi negara yang sarat masalah.
"Saatnya semua elemen bangsa bersatu dan saling bekerjasama dengan menyingkirkan semua bentuk kebencian golongan dan membawa masalah privat ke ranah publik," tukasnya.
Baca juga: Jokowi Teken Perpres, Penerima Vaksin yang Tolak Vaksinasi Terancam Tak Dapat Bansos hingga Didenda
Baca juga: Din Syamsuddin Dituduh Radikal, Mahfud MD: Pemerintah Tidak Pernah Anggap Radikal, Beliau Kritis