Baca tanpa iklan
TRIBUNTERNATE.COM - Konflik internal Partai Demokrat yang semakin memanas turut menyeret nama eks Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo.
Ternyata, sebelum Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB) yang digelar di Deli Serdang, Jumat (5/3/2021) lalu, nama Gatot Nurmantyo hampir terpilih.
Hal ini berdasarkan pengakuan langsung dari Gatot Nurmantyo.
Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu mengaku, sempat ditawari seseorang untuk menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB).
Ia juga mengungkapkan, siapa sosok yang mengajaknya menjadi Ketum Demokrat untuk menggulingkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Gatot menyebut, orang tersebut sama-sama membantu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam membangun Demokrat.
"Orang ini adalah yang sama-sama membangun Partai Demokrat, bersama-sama membantu SBY," kata Gatot, dikutip dari tayangan YouTube Mata Najwa, Rabu (10/3/2021).
Mantan Panglima TNI itu kembali menjelaskan orang itu merupakan eks kader Demokrat, yang keluar dari partai dan mengabdi dari luar.
Kata Gatot, ketika berhembus kabar tentang adanya KLB, sosok ini mendatanginya.
"Ketika ada informasi tentang KLB, datang kepada saya, terus saya sampaikan coba dalami lagi," ucapnya.
Lalu, setelah AHY melakukan konferensi pers tentang KLB, orang itu kembali mengajaknya lagi.
Baca juga: Sempat Ada Acara Bersama di Banten, Jokowi Mengaku Tak Tahu Moeldoko Akan Terlibat di KLB Demokrat
Baca juga: Tangis Darmizal Menyesal Menangkan SBY Jadi Ketua Umum, Partai Demokrat: Informasi Manipulatif
Baca juga: Moeldoko Datangi KLB Tanpa Sepengetahuan Jokowi, Mahfud MD: Hebat Juga Gerakan Diam-diamnya
"Beliau ini datang kepada saya, menyampaikan bahwa ini sudah pasti akan terjadi dan tidak bisa ditolong lagi."
"'Maka Tolong pak gatot ikut KLB'. Lalu, saya tanya bagaimana prosesnya. Yang pertama adalah mosi tidak percaya atau menurunkan AHY, baru itu diadakan pemilihan."
"'Saya jamin pak Gatot pasti menang'," ungkapnya.
Ajakan itu ditolak Gatot mengingat jasa SBY yang telah membantunya berkarier di dunia militer.
Baginya, ajakan ini tidak sesuai dengan moralitas dan etika.
"Saya sampaikan bahwa harus menurunkan AHY. Ini sesuatu yang moralitas dan etika saya tidak bisa, karena saya dari Brigjen Mayjen jaman SBY."
"Kemudian bintang tiga sampai dengan jabatan Pangkostrad itu zamannya pak SBY, saya pun Kasad sama juga seperti itu," tuturnya.
Bahkan, Gatot mengakui, sudah bertemu dan berdiskusi dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebelum KLB terjadi.
Ia sama sekali tak terkejut atas digelarnya KLB pada Jumat (5/3/2021) lalu, di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Baca juga: Harta Kekayaan Apri Sujadi yang Dipecat dari Demokrat karena Menghadiri KLB, Total Rp 8,7 M
Baca juga: Demokrat Kubu AHY Sebut Ada Intel Polisi Datangi Ketua DPD-DPC, Demokrat KLB: Jangan Mengada-Ada
"Saya sudah bertemu dengan Pak Moeldoko,"
"Sama sekali saya tidak terkejut, karena saya sudah diskusi dengan beliau tersebut dan semua apa yang disampaikan persis terjadi," kata Gatot.
Menanggapi keterlibatan Moeldoko yang juga purnawirawan TNI, ia menyinggung soal etika dan kehormatan prajurit.
"Saya lebih ingin berbicara terdepan, mengajak siapa pun mantan prajurit TNI yang ingin melanjutkan pengabdian melalui bidang politk."
"Mari bersama-sama kita melandasinya dengan etika dan kehormatan prajurt. Etika politik yang berkerpibadian," pungkasnya.
Mahfud MD: Pemerintah Masih Catat AHY sebagai Ketua Umum Demokrat yang Sah
Gejolak internal di kepemimpinan Partai Demokrat pun makin memanas, dan mendapat tanggapan dari Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam RI) Mahfud MD.
Mahfud MD mengatakan, pemerintah hingga kini masih mencatat secara resmi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
"Pengurusnya yang resmi di kantor pemerintah itu adalah AHY. AHY putra Susilo Bambang Yudhoyono, itu yang sampai sekarang ada," kata Mahfud dikutip dari kanal Youtube Kemenko Polhukam, Sabtu (6/3/2021).
Baca juga: Moeldoko Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Pengamat: Ada Dua Fakta tentang Intervensi Orang Istana
Baca juga: Tanggapi Konflik Internal Partai Demokrat, Mahfud MD: Pemerintah Tak Bisa Larang KLB di Deli Serdang
Mahfud menyebutkan, pemerintah sejauh ini tidak bisa menghalangi pelaksanaan kongres luar biasa (KLB) kubu kontra AHY yang berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat lalu.
Dalam pandangan pemerintah, kata Mahfud, pelaksanaan KLB kubu kontra AHY tak ubahnya acara kumpul-kumpul kader Demokrat.
Karena itu, pemerintah tidak bisa menghalangi acara tersebut karena sesuai ketentuan Pasal 9 UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
"Di situ dikatakan bahwa boleh kok orang berkumpul mengadakan rapat umum asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Syaratnya apa? Syaratnya itu bukan di Istana Negara, artinya tidak melanggar larangan tertentu," kata Mahfud.
Mahfud menambahkan, pemerintah belum bisa menilai sah tidaknya pelaksanaan KLB kubu kontra AHY selama belum ada laporan yang diterima pemerintah.
Karena itu, Mahfud menyebutkan, dengan belum adanya laporan resmi dari acara tersebut, KLB kubu kontra AHY tidak ada masalah hukum hingga kini.
"Sehingga kalau ditanya apakah sah KLB di Medan atau di Deli Serdang, Medan? Bagi pemerintah kita tidak berbicara sah dan tidak sah sekarang karena bagi pemerintah belum ada secara resmi laporan tentang KLB itu. Jadi enggak ada masalah hukum sekarang," imbuh Mahfud.
KLB kubu kontra Ketua Umum Partai Demokrat AHY itu terselenggara pada Jumat lalu sekitar pukul 15.00 WIB di Sumatera Utara. KLB itu menentukan ketua umum yang diklaim untuk menggantikan AHY.
Berdasarkan siaran Kompas TV, dalam KLB tersebut diputuskan bahwa Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
"Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kongres Luar Biasa Partai Demokrat menimbang dan memperhatikan bahwa putusan menetapkan pertama, dari dua calon, atas voting berdiri, maka Pak Moeldoko ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2026," kata mantan kader Demokrat, Jhoni Allen, di KLB, Jumat.
Moeldoko Bersedia Jadi Ketua Umum Partai Demokrat Versi KLB
Seperti diketahui, Kepala Staf Presiden Moeldoko menerima penetapan dirinya sebagai Ketua Umum Demokrat dalam Kongres Luar Biasa (KLB) partai yang digelar di Deli Serdang Sumatera Utara, Jumat, (5/3/2021).
Moeldoko tidak ada di lokasi KLB saat penetapan ketua umum tersebut berlangsung. Mantan Panglima TNI itu menerima penetapan melalui sambungan telepon yang didengar oleh peserta KLB.
Sebelum menerima penetapan Moeldoko terlebih dahulu melontarkan tiga pertanyaan kepada peserta KLB yang harus dijawab serentak.
Pertama, Moeldoko menanyakan mengenai apakah keberadaan KLB telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Partai.
Pertanyaan tersebut dijawab dengan kata 'sesuai' oleh peserta KLB.
Kedua, Moeldoko menanyakan mengenai keseriusan peserta KLB memilihnya sebagai Ketum. para peserta KLB menjawab pertanyaan Moeldoko tersebut dengan kata 'serius' secara serempak.
Ketiga, Moeldoko menanyakan kesiapan peserta KLB untuk berintegritas dalam bekerja serta menempatkan kepentingan merah putih di atas kepentingan golongan. Pertanyaan tersebut juga dijawab siap oleh peserta KLB.
"Oke, baik dengan demikian, saya menghargai dan menghormati keputusan saudara. untuk itu saya terima menajdi ketum Demokrat," pungkasnya.
(Tribunnews.com/Shella) (Kompas.com/Achmad Nasrudin Yahya)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Gatot Nurmantyo Bocorkan Sosok yang Tawarinya Jadi Ketum Demokrat Versi KLB: Eks Kader Demokrat
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mahfud: Pemerintah Masih Akui AHY Ketua Umum Demokrat"