Baca tanpa iklan
TRIBUNTERNATE.COM - Di tengah pandemi virus corona Covid-19 yang masih belum juga usai, muncul polemik yang ditimbulkan oleh Vaksin Nusantara.
Vaksin Nusantara diprakarsai oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto bersama Undip dan Aivita Biomedical Corporation.
Diketahui, Vaksin Nusantara belum mendapatkan izin persetujuan uji klinik (PPUK) tahap II dari Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan (BPOM).
BPOM menilai Vaksin Nusantara belum memenuhi standar uji klinis dan cara pembuatan obat yang baik.
Namun, tim peneliti memutuskan untuk tetap melanjutkan uji klinis fase kedua.
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin akhirnya memberi sedikit komentar mengenai Vaksin Nusantara yang saat ini dilingkupi kontroversi.
Namun, ia tidak banyak memberi komentar lantaran ingin fokus untuk mendatangkan vaksin Covid-19 ke Tanah Air.
Terkait Vaksin Nusantara, Budi Gunadi Sadikin hanya ingin fokus kepada penyebaran vaksin agar proses vaksinasi merata.
Hal ini yang mendasari dirinya enggan untuk mengomentari.
“Itu sebabnya aku lebih banyak diam. Mesti ngurusin itu, padahal mendingan aku lobi Pfizer, it's really saving life. Ini bukan saatnya kita menghabiskan waktu untuk itu,” kata Budi Gunadi Sadikin saat diskusi virtual, Minggu (18/4/2021).
Baca juga: Update Isu Reshuffle Kabinet: Menantu Wapres RI dan Cak Imin Disebut, Muhammad Lutfi Digeser?
Baca juga: Herzaky Mahendra: Pendaftaran Logo Partai Demokrat sebagai HAKI Bukan Atas Nama Pribadi SBY
Baca juga: Dugaan Penistaan Agama, Jozeph Paul Zhang Mengaku Nabi ke-26, Ini Tanggapan MUI dan Nahdlatul Ulama
Menkes RI pun mempercayakan wewenang kepada BPOM terkait vaksin Nusantara.
Perihal vaksin, lanjutnya, hanya dapat dibicarakan di tataran peneliti ilmiah, bukan di sosial media.
“Aku sulit komentar, ini sangat ilmiah, yuk lebih banyak kita biarkan orang-orang di bidang itu berbicara. Saya nggak ngerti jujur. Kalau saya komentar juga, harusnya ditanya ke ahlinya dan biarkan mereka berdebat di tataran ilmiah,” tuturnya.
Lebih lanjut, kata Menkes, BPOM dapat melaporkan temuannya terkait vaksin nusantara langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), bukan kepada dirinya.
“Kita maunya sih ngeberesih vaksin datang dulu, vaksinasi bisa dilakukan dengan baik dan kita siapkan lah nanti ada vaksin-vaksin yang bagus,” tuturnya.
Seperti yang diketahui, vaksin Nusantara menulai polemik setelah BPOM menyebut terdapat sejumlah kejanggalan pada proses pembuatan vaksin tersebut.
Presiden Jokowi Diminta Menengahi
Ketua DPP Bidang Kesehatan Partai NasDem Okky Asokawati menyesalkan kisruh tentang Vaksin Nusantara di internal pemerintah.
Padahal, Vaksin Nusantara didorong oleh Kementerian Kesehatan RI.
Di sisi yang lain, BPOM juga merupakan institusi pemerintah.
"Kami sangat menyesalkan kisruh tentang Vaksin Nusantara ini. Padahal pengembangan Vaksin Nusantara dan BPOM sama-sama institusi pemerintah. Mestinya tidak boleh terjadi polemik di tengah publik seperti saat ini," ujar Okky, kepada wartawan, di Jakarta, Minggu (18/4/2021).
Baca juga: Meski Penuh Polemik, Vaksin Nusantara Besutan Terawan Agus Putranto Dapat Dukungan Sederet Tokoh Ini
Baca juga: Polemik Vaksin Nusantara, 105 Tokoh Mulai Cak Nun hingga Emil Salim Nyatakan Dukungan untuk BPOM
Baca juga: Komisi IX DPR Klaim Disuntik Vaksin Nusantara, Politisi PDIP: Bukan Kesepakatan Kolektif
Baca juga: Tanggapan Pakar dan IDI tentang Vaksin Nusantara yang Digagas Terawan Agus Putranto
Anggota Komisi Kesehatan DPR RI dua periode ini juga menyayangkan kisruh tentang Vaksin Nusantara ini yang menimbulkan aksi dukung mendukung, baik terhadap pengembangan Vaksin Nusantara maupun terhadap BPOM yang mengkritik keberadaan Vaksin Nusantara.
"Situasi lebih pelik saat sejumlah tokoh melakukan aksi dukungan kepada Vaksin Nusantara dan dukungan terhadap BPOM. Padahal ini urusan kesehatan, namun masuk pada aksi dukung-mendukung. Ini sangat naif," sesal Okky.
Situasi demikian, sebut model senior ini, sangat kontraproduktif di tengah upaya Indonesia keluar dari krisis kesehatan akibat pandemi dengan melakukan berbagai kebijakan di antaranya program vaksinasi.
"Mestinya polemik antara pengembang Vaksin Nusantara versus BPOM dapat dicegah. Mereka ini kan sama-sama penyelenggara pemerintahan, mengapa harus berpolemik di publik?" cetus Okky.
Dia meminta pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi agar dapat menengahi polemik yang sama sekali tidak produktif ini.
"Saya kira Presiden dapat memanggil pihak-pihak yang berpolemik untuk segera menghentikan polemik ini dan mendudukkan perkara ini secara jelas, terang dan transparan. Berbagai spekulasi yang muncul di publik juga agar segera berhenti," tegas Okky.
Okky berharap pihak-pihak yang berpolemik agar dapat menahan diri untuk memberikan pernyataan yang justru membingungkan publik.
Dia mendorong urusan kesehatan agar ditempatkan pada porsi yang tepat.
"Mari kita tempatkan ranah kesehatan pada porsi yang tepat, bukan justru membangun narasi yang tensinya justru pada urusan politis berupa mobilisasi dukungan," tandas Okky.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Presiden Diminta Tengahi Kisruh Vaksin Nusantara versus BPOM
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ternyata Ini Alasan Menkes Enggan Komentari Vaksin Nusantara