Baca tanpa iklan
TRIBUNTERNATE.COM - Perdana Menteri (PM) Australia, Scott Morrison menghubungi langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menolak kehadiran Vladimir Putin di KTT G20.
Seperti diketahui, pertemuan pemimpin dunia yang bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif itu akan digelar di Bali pada November 2022 mendatang.
Tujuan Morrison menghubungi Jokowi adalah meminta kepada tuan rumah G20 untuk menolak kehadiran Presiden Rusia tersebut di KTT G20.
Menurut PM Australia, Vladimir Putin tak sepantasnya hadir di acara tersebut, mengingat saat ini negaranya sedang menyerang Ukraina dengan kekerasan.
"Kami telah meningkatkan kekhawatiran tentang ini. Rusia telah menginvasi Ukraina. Maksud saya, ini adalah tindakan kekerasan dan agresif yang menghancurkan aturan hukum internasional," kata Scott Morrison di Melbourne dikutip dari CNA, Kamis (24/3/2022).
"Dan gagasan untuk duduk satu meja dengan Vladimir Putin, yang Amerika Serikat sudah dalam posisi menyerukan kejahatan perang di Ukraina, bagi saya adalah langkah yang terlalu jauh," ujarnya.
Menurutnya, kehadiran Putin dalam G20 jelas membuatnya prihatin.
"Kami telah membuat pernyataan dan representasi yang sangat jelas tentang keprihatinan kami yang sangat kuat tentang keterlibatan Rusia dalam G20 tahun ini," kata Morrison.
"Saya pikir kita perlu memiliki orang-orang di ruangan yang tidak menyerang negara lain," sambungnya.
Baca juga: Indonesia Teruskan Estafet Presidensi G20 dari Italia, Tagar #KTT20 Jadi Trending Topic di Twitter
Baca juga: Perubahan Iklim hingga Vaksin, Ini 5 Hal yang Dibahas Para Pemimpin Dunia dalam KTT G20 di Italia
Morrison juga menyebut bahwa Australia dan Belanda pada bulan ini telah meluncurkan proses hukum baru terhadap Rusia.
Hal ini terkait jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH17, yang ditembak jatuh di Ukraina pada 17 Juli 2014 lalu hingga menewaskan semua orang di dalamnya.
"Jadi, kita tahu bentuk Vladimir Putin dalam hal mengambil nyawa warga sipil yang tidak bersalah," kata Morrison.
"Saya tidak terkejut dengan kebiadaban mereka. Saya tidak terkejut dengan arogansi mereka dalam apa yang mereka coba terapkan di Ukraina."
"Dan itulah mengapa Australia menjadi salah satu yang terkuat dalam mengambil tindakan terkait dengan Rusia," jelasnya.
Adapun, Australia telah mengumumkan pada Minggu (20/3/2022), untuk melarang semua ekspor alumina dan bauksit ke Rusia. Pihaknya juga menjanjikan lebih banyak senjata dan bantuan kemanusiaan ke Ukraina.
Sejauh ini, pemerintah mengatakan bahwa Australia telah menjatuhkan 476 sanksi terhadap individu dan institusi Rusia sejak invasi dimulai pada 24 Februari 2022.
Di sisi lain, China menggambarkan Rusia sebagai "anggota penting" G20 dan mengatakan tidak ada anggota yang memiliki hak untuk mengusir negara lain, setelah Washington meningkatkan prospek mengecualikan Moskow.
Rencana Kehadiran Putin di G20 Jadi Sorotan
Sebelumnya diberitakan Tribunnews, rencana Presiden Rusia Vladimir Putin menghadiri KTT G20 di Bali, Indonesia, pada Oktober 2022 menjadi sorotan media asing.
Reuters, The Sydney Morning Herald, Channel News Asia, Fox News, BBC, dan sejumlah media asing lainnya menurunkan berita yang judulnya hampir sama "Presiden Rusia Vladimir Putin akan Menghadiri Pertemuan G20 di Bali".
Hal tersebut mengutip pernyataan Duta Besar (Dubes) Rusia di Jakarta, Lyudmila Vorobyova pada Rabu (23/3/2022).
Rencana kehadiran Putin menjadi pusat perhatian lantaran dalam beberapa hari terakhir sejak terjadi perang Ukraina dengan Rusia, muncul seruan dari beberapa negara anggota G20 yang menginginkan agar Rusia dikeluarkan dari kelompok tersebut.
Menanggapi seruan itu, Lyudmila Vorobyova berpendapat bahwa reaksi negara barat terhadap Rusia tidak proporsional.
"Tidak hanya G20, banyak organisasi berusaha untuk mengeluarkan Rusia. Reaksi Barat benar-benar tidak proporsional," katanya dalam konferensi pers pada Rabu (23/3/2022) seperti dilansir dari Reuters.
Keinginan Amerika dan sekutu Barat untuk mengeluarkan keanggotaan Rusia dalam kelompok G20 tampaknya tidak akan mudah.
Sejumlah negara yang tergabung dalam G20 seperti China, India, dan Arab Saudi, kemungkinan akan menggunakan veto untuk membatalkan usul barat tersebut.
Sebagai informasi, veto adalah hak konstitusional penguasa untuk mencegah, menyatakan, menolak, atau membatalkan keputusan. Sementara, Indonesia saat ini dipercaya sebagai presidensi G20.
Acara puncak pertemuan para pemimpin G20 akan dilaksanakan di Bali akhir tahun ini.
Baca juga: Invasi Rusia ke Ukraina Sudah Dimulai, Apa Sebenarnya yang Diinginkan Vladimir Putin?
Baca juga: Satu Lagi Jenderal Rusia Tewas di Wilayah Ukraina, Total 4 Jenderal Rusia Gugur, Pukulan bagi Putin?
Kecaman dari China
Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin Kamis (17/3/2022) memberi pernyataan keras tentang gagasan mengecualikan Rusia dari KTT G20 yang akan dilaksanakan di Bali Oktober nanti di bawah presidensi Indonesia.
"G20 adalah forum utama untuk kerja sama ekonomi internasional, dan Rusia adalah anggota penting di dalamnya. Tidak ada anggota G20 yang berhak mencabut keanggotaan negara lain," kata diplomat itu seperti dilaporkan Straits Times, Rabu (23/3/2022).
China dilaporkan sudah memberikan tingkat perlindungan diplomatik ke Rusia setelah para pemimpin kedua negara menyatakan hubungan "tanpa batas" menyusul kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin ke Beijing untuk Olimpiade Musim Dingin.
Pernyataan China tersebut menyusul pengarahan oleh penasihat keamanan nasional Amerika Serikat Jake Sullivan hari Selasa, yang mengatakan Amerika Serikat akan memimpin tekanan agar Rusia dikecualikan dari berbagai forum internasional atas invasinya terhadap Ukraina.
Ditanya apakah Presiden AS Joe Biden akan bergerak mendorong Rusia keluar dari G20 ketika dia bertemu dengan sekutu Barat di Brussels minggu ini, penasihat keamanan nasional Jake Sullivan mengatakan kepada wartawan di Gedung Putih hari Selasa.
"Kami percaya tidak bisa business as usual bagi Rusia di lembaga-lembaga internasional dan dalam komunitas internasional.”
Namun, Amerika Serikat berencana untuk berkonsultasi dengan sekutunya sebelum pernyataan lain dibuat, kata Sullivan.
Sebuah sumber Uni Eropa secara terpisah mengkonfirmasi diskusi tentang status Rusia pada pertemuan G20 mendatang, yang kursi bergilirnya saat ini dipegang oleh Indonesia.
Indonesia Belum Bersikap
Sejauh ini, Indonesia sebagai tuan rumah G20 tahun ini belum memberikan penjelasan soal rencana kehadiran Vladimir Putin.
Acara G20 sendiri memiliki peran strategis dalam mengamankan pertumbuhan dan kemakmuran ekonomi global di masa depan.
Bersama-sama, anggota G20 mewakili lebih dari 80 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dunia, 75 persen perdagangan internasional, dan 60 persen penduduk dunia.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews dengan judul Hubungi Jokowi, PM Australia Tolak Kehadiran Putin di G20: Dia Ambil Nyawa Warga Sipil Tak Bersalah