Begitu pula fitur jadwal operasi, peserta akan mendapatkan kepastian terkait waktu operasi serta fitur ketersediaan tempat tidur yang merupakan salah satu bentuk transparansi dari rumah sakit untuk menjamin tidak ada diskriminasi layanan.

"Kami akan secara rutin melapor ke pemerintah daerah terkait pemanfaatan inovasi layanan. Masukan dari pemerintah daerah dan masyarakat juga selalu kami nantikan demi peningkatan memperbaharui fitur-fitur pada Aplikasi Mobile JKN untuk memenuhi kebutuhan peserta, "jelas Ivan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Ismail Dokumolamo menyatakan, pihaknya siap untuk mendukung implementasi digitalisasi layanan di wilayah Kota Tidore Kepulauan.

Pemerintah daerah telah menyiapkan terkait sarana, prasarana dan sumber daya manusia dalam layanan kesehatan. Hal itu dilakukan untuk mendukung peningkatan mutu layanan bagi masyarakat.

Dia menilai, raihan UHC dapat menjadi motor penggerak bagi fasilitas kesehatan untuk memberikan layanan secara paripurna.

"Saya harap seluruh instansi terkait dapat bekerjasama untuk memberikan layanan kepada masyarakat secara optimal agar masyarakat Tidore semakin sehat dan sejahtera, "kata Ismail.

Ismail juga menilai langkah digitalisasi layanan yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan sangat baik dan perlu didukung oleh semua pihak.

Baca juga: Tidore Jadi Wilayah ke 7 di Maluku Utara yang Raih UHC, Karena 97 Persen Penduduknya Terdaftar JKN

Menurutnya, tanggung jawab layanan kesehatan bukan hanya ada di pundak BPJS Kesehatan, namun juga seluruh stakeholder terkait. Fasilitas kesehatan harus siap dengan adanya perubahan digital.

Cara kerja dan mindset juga harus dirubah menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

"Secara bersama-sama dengan BPJS Kesehatan, upaya sosialisasi kepada masyarakat juga harus dilakukan secara masif agar digitalisasi layanan ini berjalan sukses, "tutur Ismail. (*)