TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Ketua DPD Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Maluku Utara, Marlita Puasa mengatakan.

Kuota 30 persen perempuan di DPRD 10 kabupaten/kota di Maluku Utara masih sangat minim.

Bahkan di Kabupaten Kepulauan Sula, tidak ada keterwakilan perempuan di DPRD.

Menurutnya, minimnya keterlibatan perempuan dalam kancah Politik.

Baca juga: Novalia Yusmiranda Pimpin DPC KPPI Ternate, Siap Juangkan Keterwakilan Perempuan di Parlemen

Disebabkan budaya patriarki, yang masih sangat kental di Negara Indonesia.

"Jadi hal ini menjadi catatan kami, untuk lebih fokus mensosialisasikan pendidikan Politik."

"Agar para perempuan tampil untuk mencalonkan diri di DPRD."

"Dengan waktu yang ada, kami bisa lakukan pembekalan Bacaleg perempuan di struktur internal, "jelasnya, Rabu (9/8/2023).

Bahkan ia menyebut, kendala perempuan untuk tampil di publik ialah stigma masyarakat.

Yang belum mempercayakan perempuan, agar mewakili masyarakat di DPRD.

Baca juga: Profil Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan Abdurahman Arsyad

"Hal itu tentu akan membuat perempuan tidak percaya diri untuk tampil, sebagai keterwakilan perempuan Politik."

"Jadi harusnya ada pembekalan, supaya lebih optimis merebut kemenangan pada saat bertarung sebagai Caleg."

"Setidaknya caleg perempuan harus menjadi legislator handal, sehingga dipercayakan masyarakat mewakili suara di parlemen, "pungkasnya. (*)