TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Komisi II DPRD Halmahera Selatan merespons penarikan retribusi untuk pendapatatan asli daerah (PAD) tahun 2023 yang melekat di Diskoperindag.

Pasalnya, memasuki akhir tahun ini, penarikan retribusi terhadap pedagang di setiap pasar yang dilakukan OPD tersebut, masi jauh dari target yang diberikan.

Di mana, Diskoperindag sendiri diketahui baru mencapai Rp 300 juta lebih dari total target Rp 600 juta.

"Kita akan tanyakan apa kendalanya, karena Diskoperindag ini berhubungan dengan jasa pasar," kata Ketua Komisi II DPRD Halmahera Selatan Gufran Mahmud, Rabu (15/11/2023).

Gufran mengaku, OPD yang minjadi mitra kerja Komisi II itu sudah dua tahun berjalan ini tidak memenuhi target PAD.

Baca juga: Damkar Halmahera Selatan Tangani I6 Kali Peristiwa Kebakaran Tahun Ini, Paling Banyak Perkebunan

Karena itu pihaknya akan mengevaluasi agar di pembahasan APBD 2024 nanti, estimasi target PAD terhadap Diskoperindag Halmahera Selatan jangan terlalu tinggi.

"Kalau target tinggi, maka akan defisit kalau target tidak capai. Karena kegiatan yang sudah dialokasikan, mau tidak mau harus jalan," ungkapnya.

Politisi partai Golkar ini juga menilai pasar-pasar tradisional di beberapa wilayah Halmahera Selatan tidak efektif dalam penarikan retribusi.

Itulah sebabnya pemerintah daerah harus mencari solusi agar seluruh pasar bisa jadi objek pendapatan daerah.

"Sumbangsi paling besar ini kan cuma di Labuha dan Babang, sementara di Obi itu tipis (pendapatan). Begitu juga pasar-pasar lain pun tidak difungsikan," pungkasnya.