Halmahera Selatan

Badar Abas Diduga Korupsi DD Bahu, Inspektorat Halmahera Selatan Didesak Turun Audit

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

DEMONSTRASI: Tampak sejumlah massa menggelar aksi di depan Kantor Inspektorat Halmahera Selatan, Selasa (21/11/2023). Mereka mendesak agar DD Bahu 2022-2023 diaudit.

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Sejumlah massa tergabung dalam Ikatan Pelajar Mahasiswa Bahu (IPMB), menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Inspektorat Halmahera Selatan, Jl Karet Putih, Bacan Selatan, Selasa (21/11/2023).

Dalam aksi tersebut, massa mendesak Inspektorat mengaudit penggunaan dana desa (DD) Bahu, Mandioli Selatan, tahun 2022-2023.

Pasalnya , ada insentif para kader Posyandu hingga guru pengajian TPQ, tak kunjung dibayar selama 8 bulan.

Kemudian, sejumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bahu selama 10 bulan belum memiliki SK, namun gaji mereka terus dibayar.

Massa pun menduga, Kepala Desa (Kades) Bahu, Badar Abas menelap DD tahun 2023.

"Perlu diketahui juga, tahun ini tidak ada kegiatan fisik di Desa Bahu. Yang ada cuma penyaluran BLT,"

"Kades Badar Abas juga tertutup karena tidak ada papan perencanaan DD 2023 yang dipasang di Kantor Desa Bahu," kata korlap aksi Toban Konjo saat berorasi.

Baca juga: Jelang Kampanye Pemilu 2024, Bawaslu Halmahera Selatan Rapat Penguatan Jajaran Adhoc

Toban juga menyebut, 3 tahun lebih kepemimpinan Badar Abas sebagai Kades Bahu, hanya dua kegiatan fisik yang dilaksanakan, yaitu pembangunan pagar dan perumahan.

"Terus selama ini Kades buat apa, gaji perangkat desa juga ditunggak. Kami meminta Inspektorat untuk melakukan audit," tukasnya.

Inspektur Inspektorat Halmahera Selatan Asbur Somadayo berjanji segera memanggil Kades Bahu dan jajarannya untuk dimintai klarifikasi.

Ia memastikan pihaknya bakal melakukan audit penggunaan DD Bahu tahun 2022-2023.

"Tapi ini sudah memasuki akhir tahun, jadi auditnya di tahun 2024. Kita pastikan itu. Besok kita panggil Kades dan perangkatnya beserta BPD untik di BAP," kata Asbur saat hering bersama dengan massa aksi.

Di samping itu, Asbur mengaku Badar Abas selaku Kades Bahu jarang sekali berkoordinasi dengan Inspektorat Halmahera Selatan.

Bahkan untuk dokumen laporan pertanggungjawan (LPJ) penggunaan DD pun belum diajukan ke Inspektorat.

"Tapi adik-adik (massa aksi) buat laporan yang lebih terinici. Supaya kita pelajari item-item mana saja yang dianggap janggal," tuturnya. (*)

Berita Terkini