TRIBUNTERNATE.COM, MOROTAI - Pemilu 2024, yakni Pileg dan Pilpres tinggl menghitung hari.

Karenanya, sejumlah Kepala Daerah termasuk di Pulau Morotai, gaungkan Netralitas PNS.

Hal ini juga disampaikan Pj Bupati Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali, Rabu (31/1/2024).

"Walaupun diluar sana ada Kepala Daerah yang mengatakan, PNS punya hal Politik,"

Baca juga: Muhammad Umar Ali Minta Ini ke Pimpinan OPD Selama Pemeriksaan BPK di Morotai

"Tapi bagi PNS Morotai, harus junjung tinggi netralitas, tanpa terkecuali, "tegasnya.

"Statemen saya ini juga berlaku bagi aparatur desa, mereka juga harus netral, "sambungnya.

Dikatakan, statemen ini bukan sekedar ucapan, melainkan ada surat edaran (SE) yang telah dikeluarkan.

"Saya sudah tegaskan berkali-kali, bahkan saya sudah keluar surat edaran, untuk netralitas, sampai ke Kepala-kepala Desa, "katanya.

Baca juga: Ombudsman Maluku Utara Nilai Morotai Zona Kuning Pelayanan Publik, Ini Tanggapan Muhammad Umar Ali

Adanya itu, ia meminta Bawaslu hingga Panwascam agar menindak secara tegas.

Aika menemukan PNS dan Aparatur Desa, melakukan pelanggaran Kepemiluan.

"Eksekusi jika mereka salah, silahkan tindak dengan tegas, "tandasnya mengakhiri. (*)