Agar tenaga honorer mendapat perhatian serius dari Pemerintah Pusat, untuk diangkat jadi CPNS maupun PPPK.

"Saya bersama Pak Wakil terus berupaya memperhatikan nasib para honorer maupun PPPK, melalui berbagai cara hingga berhasil, "tegasnya.

Senada, Kepala BKPSDM Kota Tidore Kepulauan, Rusdy Thamrin, membenarkan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti.

Arahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, dengan mengirimkan usulan kebutuhan.

Berupa kuota dan formasi CPNS dan PPPK ke MenPAN dan RB, pada akhir Januari 2024 lalu.

"Kami sudah tindaklanjuti arahan, terkait usulan kuota pada akhir Januari 2024 lalu, "ungkapnya.

Dijelaskan, berdasarkan Surat Menteri PAN dan RB nomor B/3540/M.SM.01.00/2023.

Tanggal 21 Desember 2023, tentang Usulan Jumlah Kebutuhan ASN Tahun 2024.

Yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah, dalam hal ini Wali Kota Tidore Kepulauan.

Maka melalui Analisis Beban Kerja, yang sudah disusun oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

Khusus untuk tenaga kesehatan hasil kebutuhan diperoleh, dari hasil rencana kebutuhan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Sementara untuk guru, berdasarkan pemetaan kebutuhan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Maka diperoleh usulan kumlah kebutuhan PNS dan PPPK Kota Tidore Kepulauan tahun 2024 sebanyak 1.672. (*)