TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - APBD Pemprov Maluku Utara tahun 2024, telah selesai dievaluasi Kemendagri, Senin (5/2/2024).

Demikian disampaikan Sekprov Maluku Utara, Samsuddin A Kadir kepada sejumlah wartawan, Selasa (6/2/2024) di Sofifi.

"Sudah selesai dievaluasi, dan sudah dilaporkan ke Plt Gubernur Maluku Utara, "katanya.

Menurutnya, dari hasil evaluasi ini, pihaknya akan tindaklanjuti dengan pembahasan.

Baca juga: Ketua KPU Maluku Utara Harapan Hari Pencoblosan Berjalan Aman dan Baik

Kemudian kembali melaporkan ke Kemendagri, untuk mendapatkan nomor rekening, lalu dilanjutkan pembuatan DPA.

"Insha Allah di Februari ini, pelaksanaan APBD kita akan jalan, "harapnya.

Ditanya terkait rekonsiliasi utang Pemprov Maluku Utara, dari tahun 2023 ke tahun 2024?

Samsuddin menjawab, sudah berjalan dan semua data-data utang rampung terkumpul.

"Meski begitu, kita akan kembali mengecek ke OPD-OPD yang ada."

"Tetapi secara keseluruhan, utang itu akan segera dibayarkan, agar APBD tahun ini normal berjalan, "jelasnya.

Baca juga: Polda Maluku Utara Sikapi Polri Netral di Pemilu 2024, Kabid: Komitmen Polri Jelas

Sementara, Plt Gubernur Maluku Utara, M Al Yasin Ali mengaku utang Pemprov Maluku Utara di tahun ini mendekati Rp 1 Triliun.

"Jadi kita sudah berupaya membayar dari kemarin, sehingga saat ini sudah tinggal Rp 700 Miliar lebih, "bebernya.

Seraya ini memastikan APBD Pemprov Maluku Utara tahun 2024, bisa berjalan dimendekati akhir bulan ini. (*)