TOPIK
Sofifi
-
DPRD Maluku Utara Tinjau Pagar SMK N 2 Tidore yang Ambruk: Segera Usulkan Perbaikan
"Kami sudah membahas hal ini dengan Pak Wakil Gubernur Maluku Utara dan Plt Kadikbud Maluku Utara agar segera ditangani, "ucap Kuntu Daud
-
Pj Gubernur Maluku Utara Minta Seluruh OPD Siap Hadapi Transisi Pemerintahan
Pj Gubernur Maluku Utara Samsuddin A Kadir memimpin upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN) yang berlangsung di Halaman Kantor Gubernur
-
Kondisi Panti Asuhan PSAA Budi Sentosa di Ternate Memprihatinkan, Zen Kasim : Akan Direnovasi
Kondisi Panti Asuhan PSAA Budi Sentosa dan Rumah Sejahtera di Maluku Utara semakin memprihatinkan
-
BPKAD Warning 7 OPD di Pemprov Maluku Utara yang Belum Serahkan Laporan Keuangan
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Maluku Utara , Ahmad Purbaya , mengingatkan kewajiban penyerahan laporan keuangan oleh OPD
-
Akademisi Maluku Utara Dorong Seleksi Terbuka dalam Pembentukan Kabinet Sherly Laos - Sarbin Sehe
Akademisi Unibrah Kota Tidore Kepulauan, Isra Muksin, menekankan pentingnya seleksi terbuka dan sistem merit dalam pembentukan kabinet Sherly-Sarbin
-
Dinas Sosial Maluku Utara Segera Salurkan Santunan Bagi Sejumlah Korban Kecelakaan
Dinsos Provinsi Maluku Utara akan menyalurkan santunan untuk korban meninggal dunia dalam insiden meledaknya speedboat Basarnas Ternate
-
BPK Maluku Utara Sidak Panti Asuhan PSAA dan Budi Sentosa, Zen Kasim : Segera Ditindaklanjut
Menurut Zen, kunjungan tersebut memberikan sejumlah masukan penting terkait kondisi panti yang perlu segera diperbaiki
-
BPKP Maluku Utara Dorong Penguatan Manajemen Risiko di BUMD Hingga BLUD
Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara menggelar Workshop Penguatan Manajemen Risiko pada BUMD, BLU, dan BLUD
-
Rumor Mundurnya Sejumlah Pimpinan OPD Menurut Fraksi PKB DPRD Maluku Utara
Fraksi PKB mendorong Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara terpilih untuk segera melakukan evaluasi kinerja OPD setelah resmi dilantik
-
Manajemen Ketahanan Pangan Pemkab Halmahera Barat Disorot
"Ketahanan pangan Pemkab Halmahera Barat belum capai 11 persen, "kata Kepala Perwakilan BPKP Maluku Utara Tri Wibowo Aji
-
Pemprov Maluku Utara dan BPH Migas Teken MoU
Pemprov Maluku Utara dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU
-
Jelang Akhir Masa Jabatan, Pj Sekprov Maluku Utara Tekankan Target WTP dan LKPJ
Pj Sekprov Maluku Utara ,Abubakar Abdullah, menegaskan beberapa hal menjelang akhir masa jabatannya saat memimpin apel pagi
-
Ini Alasan TPP Januari–Februari Pegawai Pemprov Maluku Utara Belum Dibayar
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara hingga saat ini belum bisa membayar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk Januari dan Februari 2025
-
DPRD Maluku Utara Desak Pj Gubernur Akomodir Aspirasi Masyarakat dalam RKPD
DPRD Maluku Utara mendesak Pj Gubernur, Samsuddin A Kadir, untuk memastikan aspirasi masyarakat hasil reses DPRD dapat masuk dalam dokumen RKPD
-
Belum Kantongi Izin Penggunaan Hutan, DPRD Malut Larang PT Priven Beroperasi di Halmahera Timur
DPRD Maluku Utara melarang PT Priven beroperasi di wilayah Kabupaten Halmahera Timur karena belum mengantongi izin penggunaan hutan dari Pempus
-
Desak Pj Gubernur Maluku Utara Naikkan Status Jalan Galela-Loloda
DPRD Maluku Utara mengusulkan peningkatan status jalan Galela-Loloda dari jalan kabupaten menjadi jalan nasional
-
TKD Dipangkas, Pemprov Maluku Utara Berpotensi Gagal Lunasi Utang Rp800 Miliar
Utang Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang mencapai lebih dari Rp800 miliar berpotensi tidak dapat dilunasi pada tahun ini
-
Tanggapan Kadis PUPR Maluku Utara Sofyan Kamarullah Usai Tak Kebagian DAK dan DAU
Meski tidak kebagian DAK dan DAU dari Pempus, namun tahun ini pembangunan yang dilakukan PUPR Maluku Utara tetap berjalan
-
Pj Gubernur Maluku Utara: Pilkada Telah Usai, Saatnya Bersatu
"Mari kita bersatu kembali sebagaimana yang telah disampaikan Gubernur terpilih (Sherly Tjoanda), "Pj Gubernur Maluku Utara Samsuddin A Kadir
-
DAK dan DAU Dipangkas, BPBJ Maluku Utara Batalkan Lelang Proyek 2 OPD
Sejumlah lelang di Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Provinsi Maluku Utara tahun 2025 dengan nilai miliaran rupiah dibatalkan
-
Berpotensi Banjir dan Longsor, BPBD Maluku Utara Imbau Masyarakat Siap Siaga
BPBD Maluku Utara mengeluarkan peringatan dini terkait potensi bencana banjir dan longsor di wilayah Maluku Utara
-
DAK Tiga OPD di Maluku Utara Dihapus Tahun Ini
Ketiga OPD itu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud)
-
Pemprov Maluku Utara Dukung Program Penanaman Padi Lahan Kering dan MPTS di Halmahera Barat
Dinas Kehutanan Maluku Utara mendukung penuh gerakan penanaman serentak agroforestri pangan, yang merupakan inisiatif KLHK
-
Kualitas Laporan Jadi Atensi Pj Sekprov Maluku Utara dalam Rakor LPPD 2025
Dalam sambutannya, Abubakar menegaskan, para peserta rakor adalah individu pilihan yang bertanggung jawab dalam menyusun laporan perkembangan OPD
-
DPRD Malut Soroti Pemungutan Pajak Alat Berat Perusahaan Tambang, Muksin Amrin : Belum Maksimal
Pengawasan pada sektor pertambangan, khususnya pemungutan pajak alat berat dinilai belum maksimal
-
DPRD Maluku Utara Minta Dishub Tinjau Kembali SK Tarif Angkutan Laut
Komisi III DPRD Maluku Utara meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Maluku Utara untuk meninjau kembali Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 372
-
PUPR Maluku Utara Janji Tahun Ini Lanjutkan Hotmix Jalan Sidangoli-Jailolo
"Plt Kadis PUPR dan Kepala Bappeda yang memastikan pengaspalan akan dilanjutkan tahun ini, "kata Anggota Komisi III DPRD Maluku Utara Meri Popala
-
Proses Administrasi PAW Mendiang Ester Tantry Sudah di Meja Pj Gubernur Maluku Utara
Bakab Hukum Sekretariat DPRD Maluku Utara Isman Abas mengonfirmasi bahwa dokumen administrasi (Ester Tantry) telah diserahkan ke Biro Pemerintahan
-
Hasil SPI KPK 2024: Maluku Utara Rentan Korupsi, Abubakar: Janji Pembenahan
Maluku Utara mendapatkan skor 57,4 poin, terendah di antara provinsi lain dan jauh di bawah target nasional yakni 74,00 poin
-
Komite II DPD RI Kunker ke Maluku Utara, Bahas RUU Hilirisasi Mineral dan Batu Bara
Hilirisasi adalah proses transformasi ekonomi berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan nilai tambah komoditas pertambangan di Maluku Utara
