"Ya, kami mengundang Sekprov untuk hadir di agenda rapat paripurna, "terang Kuntu Daud yang juga politisi PDIP ini.

Sedangkan Salmin Janidi memimpin apel pagi bersama seluruh PNS Pemprov Maluku Utara.

Setelah itu, Plt Sekprov menghadiri undangan BPK di Kota Ternate.

Anggota DPRD Maluku Utara dari Partai Hanura Sukri Ali mengatakan DPRD harus sesegera mungkin berkonsultasi ke Kemendagri terkait dualisme kepemimpinan Sekprov.

"Pemerintah Maluku Utara bukan hutan rimba, ini sejarah buruk kita, "pungkasnya. (Sansul Sardi)