Sofifi

Pansus LKPJ Pertanyakan Dana Ratusan Miliar di Pemprov Maluku Utara yang Habis dalam Sekejap

Penulis: Sansul Sardi
Editor: Mufrid Tawary
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ketua Pansus LKPJ Provinsi Maluku Utara Ishak Naser

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI- Ketua Pansus LKPJ Gubernur Maluku Utara tahun 2023, Ishak Naser membeberkan adanya problem pencairan anggaran puluhan miliar dari kas daerah yang harus dipertanyakan.

Hasil informasi dari Dirjen Perbendaharaan Perwakilan Maluku Utara bahwa uang masuk/dana transfer pusat ke kas daerah Pemprov Maluku Utara pada Januari sampai dengan Desember tahun 2023 itu ternyata sebesar Rp 520 miliar.

"Tapi ternyata  tanggal 4 April 2024, posisi saldo di kas daerah hanya tinggal Rp 124 miliar dari jumlah total Rp 520 miliar," ucap Ishak, Sabtu (20/4/2024).

Menurut Ishak yang juga ketua komisi II DPRD Maluku Utara ini, itulah sebabnya perlu ada penjelsan ke mana saja uang itu mengalir karena uangnya tersisa  Rp 124 miliar dalam jangka waktu tiga bulan.

"Jika memakai peruntukan untuk belanja wajib dan tunjangan ASN itu perbulan ditaksir capai Rp 42 miliar, dan dikali tiga bulan itu hanya mengeluarkan Rp 126 miliar. Kemudian untuk uang persediaan, ganti uang persediaan dan tambahan uang persediaan selam tiga bulan itu maksimum di angka Rp 100 miliar,"jelasnya.

Baca juga: Usai Diberhentikan dari Kepala Inspektorat Provinsi Maluku Utara, Nirwan MT Ali Angkat Bicara

Lanjutnya, kenapa pihaknya bisa menyatakan begitu karena di tiga  bulan tahun 2024 awal ini tak ada program di Pemprov Maluku Utara dalam skala besar, apalagi APBD belum berjalan sejauh ini, sehingga intensitas kegiatan pemerintah juga tak terlalu besar.

"Maka kegiatan-kegiatan pemerintahan yang sumber dari uang persediaan itu tak terlalu besar, maka seharusnya nilai uang sebesar Rp 520 miliar itu harus baru terpakai Rp 226 miliar dan tersisa disaldo saat ini adalah Rp 290 miliar lebih," jelasnya.

Ia menambahkan, maka dari itu pihaknya harus mempertanyakan kepada pihak BPKAD bahwa ada penggunaan uang sebesar Rp 146 miliar dari total Rp 520 miliar untuk apa saja.

"Kita harus dapat penjelasan pemakaian selisi uang itu dan kami tak menunda Pemprov berasal dalam hal ini, tetapi harus ada keterangan sehingga publik bisa mengetahui arah pengunaan dari selisih angka tersebut dan jika itu dipakai membayar utang saya pikir itu tidak tepat karena belum pada waktunya, dan alasannya apa kita bayar utang saat ini," pungkasnya.(*)

Berita Terkini