TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Pemprov Maluku Utara melalui Dinas PUPR, BPBJ, Bappeda bersama Komisi III DPRD Maluku Utara menggelar rapat koordinasi (Rakor) dengan Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta, Senin (9/9/2024).

Adapun maksud pertemuan itu adalah membahas Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur tahun 2025.

Plt Kepala Dinas PUPR Maluku Utara, Sofyan Kamarulah, dalam pertemuan tersebut memaparkan rencana alokasi DAK 2025 untuk tiga bidang utama, yakni:

Sumber Daya Air (SDA), infrastruktur jalan, dan irigasi. Tiga daerah irigasi yang menjadi prioritas adalah Daerah Irigasi Aha, Goal, dan Talaga.

Baca juga: Emas Antam Hari Ini, Selasa 10 September 2024 Naik Tipis, Cek Rincian Harganya

Sementara itu, untuk bidang jalan, anggaran akan dialokasikan pada pembangunan ruas jalan:

Jalan Payahe Dehepodo, Saketa Dehepodo, Matuting Ranga-ranga, dan Laiwui Jikotamo Anggai.

Menurutnya, Rakor ini mencerminkan perhatian pemerintah pusat (Pempus) terhadap Maluku Utara, sebagai salah satu kontributor terbesar pendapatan negara.

"Harapannya, hasil rapat ini akan mempercepat persetujuan Bappenas untuk pengalokasian DAK 2025, "ujarnya usai pertemuan.

Lanjutnya, Komisi III DPRD Maluku Utara juga turut menekankan bahwa, sejak 2020 hingga 2024, Pemprov Maluku Utara telah mengupayakan pembangunan infrastruktur melalui Dana Alokasi Umum (DAU), pinjaman SMI dan skema Multi Years (MY).

Karenanya, dukungan dari Pempus sangat diharapkan, agar pembangunan infrastruktur terutama di sektor jalan dan irigasi bisa segera terealisasi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Pertemuan ini dihadiri:

Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Maluku Utara

Plt Kepala BPBJ Maluku Utara, Abdul Farid Hasan

Baca juga: Antam dan UBS Turun Rp 8.000: Harga Emas Pegadaian Hari Ini, Selasa 10 September 2024

Sekretaris Dinas PUPR Maluku Utara, Risman Iriyanto Djafar

Kabid SDA Dinas PUPR Maluku Utara, Syaiful Amin

Diharapkan, koordinasi ini akan mempercepat pembangunan dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur di Maluku Utara. (*)