Memutus mata rantai kemiskinan

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi  mengatakan Pemerintah akan memasukkan pengembangan anak usia dini sebagai prioritas utama dalam penyusunan kebijakan Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasional (RPJMN) 2025--2029.

"Berbagai hasil studi menunjukkan intervensi dapat memutus mata rantai kemiskinan dan meningkatkan produktivitas sumber daya manusia."

"Oleh karena itu, layanan bagi anak usia dini melalui PAUD Holistik Integratif (HI) dianggap sebagai investasi strategis untuk masa depan bangsa, "kata Arifah.

Kerangka kerja global dari WHO, UNICEF, dan World Bank yang diluncurkan pada 2018 menjadi panduan bagi Indonesia untuk memperkuat implementasi PAUD HI.

Kerangka itu mencakup lima aksi strategis, yaitu kesehatan, gizi, pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan, yang menjadi fondasi utama pengembangan program layanan anak usia dini.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, mengatakan Indonesia Emas 2045 akan sulit digapai jika tidak dilakukan intervensi sedari awal pada anak usia dini. Untuk itu, perlu diperhatikan stimulasi yang tepat, tercukupi gizinya dan juga kesehatannya

Kalau anak sudah berusia 5 tahun, menurut  Woro, otaknya sudah berkembang hingga 90 persen sehingga perlu dilakukan intervensi stimulasi sejak dini.

Investasi sejak usia dini juga akan berdampak secara ekonomi hingga 7 hingga 12 persen suatu negara. Dalam waktu dekat, Pemerintah melalui Kemenko PMK akan mengoordinasikan kementerian dan lembaga serta fasilitator hingga tingkat desa.

Dengan demikian Pemerintah dapat memberikan intervensi sejak dini pada anak sehingga tumbuh kembang mereka sesuai dengan usia dan dalam jangka panjang, Indonesia Emas pun dapat digapai.

(ANTARA/25 November 2024)