TRIBUNTERNATE.COM, TALIABU - Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, akan melakukan pengawasan ketat di sejumlah pangkalan BBM.

Terutama yang terletak di Pulau Sulabesi dan Pulau Mangoli.

Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi kelangkaan minyak tanah dan potensi penggelembungan kuota BBM.

Baca juga: Prakiraan Cuaca Maluku Utara : Antisipasi Hujan Ringan Hingga 11 Januari 2025

Hal itu ditegaskan Sekertaris Komisi II DPRD Kepulauan Sula, Siti Nurbaya Gelamona, saat melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP), Jum'at (3/1/2025).

Yang mana rapat tersebut dihadiri Direktur Utama Pertamina Kepulauan Sula Iyun Ferdian, Direktur Utama PT. AMT Sanana Lestari Sofyan Anwar dan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kepulauan Sula.

"Kami akan lakukan pengawasan di 123 pangkalan minyak tanah, agar tidak terjadi penggelembungan dan kecurangan di masing-masing pangkalan minyak tanah," tegas Siti.

Ia menuturkan, tujuan dari giat rapat untuk mengetahui informasi kelangkaan BBM di beberapa wilayah.

Menurut Siti, solusi antisipasi kekosongan BBM subsidi berkepanjangan adalah perlunya penambahan jumlah pangkalan minyak tanah.

"Agar kuota BBM di masing-masing desa dapat tercukupi," ujarnya.

Baca juga: Winger Malut United Ilham Udin Armaiyn Siap Comeback Pasca 6 Bulan Absen karena Cedera

Terpisah, Kepala Dinas Perindagkop Kepulauan Sula, Djena Tidore, mengungkapkan bahwa kuota minyak tanah di Kepulauan Sula cukup banyak.

Hanya saja, sistem pengawasan di lapangan yang tidak ketat.

"Ini menjadi catatan untuk sama-sama melaksanakan pengawasan BBM lintas sektor," tandasnya. (*)