TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan akan membintangi anggaran dinas kesehatan di provinsi, yang tidak aktif dalam validasi implementasi program Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) di rumah sakit di wilayahnya masing-masing.

Menyanggapi hal tersebut, Kabid Yankes Dinas Kesehatan Maluku Utara Marliah Mahmud mengakui penerapan KRIS di Maluku Utara masih di bawah 50 persen

Menurutnya, kendala utama dalam pelaksanaan program ini adalah terbatasnya dana untuk memenuhi 12 kriteria kelas KRIS yang ditetapkan.

"Misalnya, ruang inap kelas 3 BPJS, yang sebelumnya 6 tempat tidur, menjadi 2 saja."

Baca juga: Efisiensi Anggaran 2025, DPRD Minta Pemkab Taliabu Prioritaskan Jalan Ibukota Bobong

"Dan itu membutuhkan anggaran besar untuk rehabilitasi rumah sakit, "ujarnya saat dihubungi via telepon, Kamis (13/2/2025).

Marliah menjelaskan, sosialisasi terkait KRIS telah dilakukan sejak tahun 2024 hingga awal tahun 2025 termasuk di RS Weda, Halmahera Tengah

Namun keterbatasan anggaran masih menjadi kendala utama dalam implementasi program ini.

"Kami sudah turun ke lapangan untuk melakukan koordinasi, sosialisasi dan pengawasan dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan rumah sakit. Tetapi pada akhirnya, kesiapan anggaran tetap menjadi faktor penentu, "ungkapnya.

Ia juga menambahkan, meskipun tahun ini Dana Alokasi Khusus (DAK) akan dikucurkan dari pusat, namun semua rumah sakit di Maluku Utara harus sudah memiliki ruangan kelas KRIS paruangan kelas KRIS paling lambat Juli 2025, sesu Perpres no 59/ 2024 dan keputusan direktur pelayanan kesehatan  NOMOR: HK. 02.02/1/1811/2022.

Tentang penyunjik teknis kesiapan sarana prasarana RS, dalam penerapan kelas Rawat inap standard jaminan kesehatan nasional.

Marliah menegaskan bahwa pembukaan lahan tidak bisa melakukan intervensi terlalu jauh karena anggaran pengelolaan merupakan kewenangan daerah masing-masing.

"Saat kami turun untuk advokasi, masih banyak rumah sakit yang belum memiliki kelas KRIS, "katanya.

Baca juga: Ismail Dukomalamo Ajak Warga Tidore Datangi Faskes untuk Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Saat ini, baru RSUD Chasan Boesoirie Ternate dan RSUD Tidore Kepulauan yang telah memenuhi standar kelas KRIS.

Ketika ditanya apakah akan ada koordinasi lebih lanjut? Marliah menyatakan, penutupan akan segera mengirimkan surat pemberitahuan ke rumah sakit di Maluku Utara mengenai Arah terbaru dari Kemenkes.

"Saya akan meminta staf untuk mengecek surat resmi dari Kemenkes, lalu menginformasikan kembali ke rumah sakit di Maluku Utara, "pungkasnya. (*)