Pemkot Tidore

Tidore 100 Persen Mendukung Program KPK dalam Upaya Pencegahan Korupsi

Penulis: Faisal Amin
Editor: Munawir Taoeda
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

AGENDA: Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara Muhammad Sinen (kanan) dan Ahmad Laiman (kiri) saat mengikuti peluncuran indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2025, Kamis (6/3/22025).

TRIBUNTERNATE.COM, TIDORE - Pemkot Tidore Kepulauan, Maluku Utara mendukung penuh program KPK RI.

Sehingga Pemkot Tidore Kepuluan terus melakukan sinergitas dan kerja sama yang baik dengan jajaran KPK Perwakilan Maluku Utara.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen usai mengikuti peluncuran indikator indeks pencegahan korupsi daerah (IPKD) monitoring center for prevention (MCP) tahun 2025, Rabu (5/3/2025).

Muhammad Sinen mengatakan, MCP merupakan salah satu program KPK yang harus direspon cepat oleh pemerintah daerah se Indonesia termasuk Kota Tidore Kepulauan.

Baca juga: Gubernur Sherly Laos Sampaikan Pidato Politik Perdana: Maluku Utara Siap Bangkit dan Terbang

"Sebagai Wali Kota yang baru dilantik, sangat merespon baik program ini, "kata Muhammad Sinen.

"Serta berterima kasih kepada BPK yang mempunyai inovasi yang luar biasa."

"Sehingga ke depan para Pimpinan OPD maupun pengelolaan keuangan daerah harus taat terhadap apa yang diprogramkan KPK, "katanya.

Muhammad Sinen juga berharap kepada seluruh Pimpinan OPD agar terus berkoordinasi dengan jajaran KPK.

Agar segala bentuk dokumen yang terkait dengan indikator MCP dapat dilakukan dengan baik.

Sehingga untuk lima tahun kedepan Tidore masih tetap aman dari segi pemberantasan korupsi.

"Mari sama-sama kita melakukan kerja sama yang baik dengan KPK RI Perwakilan Maluku utara, dalam pemberantasan korupsi di daerah ini. Sehingga Tidore bebas dari pencegahan korupsi, "ajak Muhammad Sinen.

Dalam kesempatan tersebut, Pimpinan KPK RI Setyo Budiyanto dalam arahannya mengatakan pencegahan yang paling efektif adalah penindakan karena pencegahan yang bersifat preventif seringkali dianggap hal yang sepele.

Oleh karena itu penindakan merupakan pencegahan yang paling efektif karena bersifat represif.

Baca juga: Jadwal Kapal Pelni Rute Ternate ke Ambon di Maret 2025, Serta Link Beli Tiket

"Pencegahan itu sering dianggap sebagai hal yang sepele karena sifatnya hanya preventif bukan represif, tapi kalau sudah represif itu kesannya sudah gaungnya kemana-mana, "ujar Setyo Budiyanto.

Setyo juga menjelaskan pencegahan korupsi bukan hanya penegakan hukum tapi menjalar ke segala hal dan berhubungan dengan berbagai pihak.

"Saya berharap MCP ini bukan hanya sebagai center dari prevention, tapi juga menjadikan MCP sebagai sebuah monitoring (hubungan fisik), controlling (hubungan administrasi), surveillance (hubungan geografis) dan prevention (8 fokus area), "harapnya. (*)

Berita Terkini