TRIBUNTERNATE. COM, SOFIFI— Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, menegaskan bahwa seluruh program prioritasnya selaras dengan program strategis nasional dan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan saat Sherly Laos memberikan sambutan dalam acara pelantikan Pengurus Daerah Gerakan Muslim Indonesia Raya (GEMIRA) Provinsi Maluku Utara di Aula Nuku, Asrama Haji Ternate, Minggu (27/4/2025).

"Program kami semuanya in-line dan bersumber dari program strategis nasional, program Asta Cita dari Presiden Prabowo, di mana negara harus benar-benar hadir di tengah masyarakat," tegas Sherly di hadapan para hadirin.

Baca juga: Peringati Hari Otonomi Daerah ke 29, Pemprov Maluku Utara Tekankan Sinergi Bersama Pusat

Sherly Laos mengingatkan, saat pelantikan kepala daerah di Istana Negara, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya mempererat persatuan dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Sherly juga memaparkan capaian program prioritas 100 hari kerjanya di hadapan Ketua BPH Republik Indonesia dan seluruh peserta yang hadir.

"Izinkan saya menjelaskan program singkat kami. Dalam 100 hari kerja, kami fokus pada tiga sektor utama yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur," jelasnya.

Untuk sektor pendidikan, Pemprov Maluku Utara telah menggratiskan uang komite bagi seluruh siswa SMA, SMK, dan SLB Negeri mulai April 2025.

Selain itu, pemerintah provinsi meluncurkan program KIP Kuliah Daerah, hasil kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta para rektor perguruan tinggi di Malut.

"Kami menanggung beasiswa untuk 1.000 mahasiswa dan melibatkan pihak swasta dalam mendukung pembiayaan pendidikan. Kami percaya pendidikan adalah jalan untuk menghapus kemiskinan struktural," ujar Sherly Laos.

Baca juga: Terpilih Secara Aklamasi, Ahmad Djabid Kembali Pimpin PBB Maluku Utara

Di sektor kesehatan, Sherly mengungkapkan bahwa Maluku Utara siap menuju Universal Health Coverage (UHC) Prioritas pada tahun 2025.

Hasil rapat koordinasi dengan 10 kepala daerah dan BPJS Kesehatan memastikan bahwa pada Mei atau Juni 2025, sebanyak 82 persen masyarakat Malut sudah akan mendapatkan akses layanan kesehatan gratis melalui skema UHC Prioritas.

"Ini adalah komitmen kami: memastikan seluruh rakyat Maluku Utara mendapatkan hak pelayanan kesehatan secara adil dan menyeluruh," tandas Sherly. (*)