Pemprov Malut

Nilai Kontrak Proyek yang Dilelang BPBJ Maluku Utara Capai Rp68,43 Miliar

Penulis: Fizri Nurdin
Editor: Sitti Muthmainnah
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

PROYEK - Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Provinsi Maluku Utara, Hairil Hi Hukum, saat diwawancarai TribunTernate.com mengatakan, hingga saat ini, nilai total paket yang sudah dilelang, melalui BPBJ baru mencapai Rp 68.438.245.451, Selasa (8/7/2025)

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI – Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Provinsi Maluku Utara, Hairil Hi Hukum, mengatakan hingga saat ini, nilai total paket yang sudah dilelang mencapai Rp68.438.245.451.

Hairil menjelaskan, nilai tersebut berasal dari tender pekerjaan konstruksi, pengadaan barang dan jasa lainnya, serta jasa konsultansi perencanaan dan pengawasan

"Proses pemilihan penyedianya telah sampai pada tahap kontrak melalui LPSE," ujarnya saat diwawancarai TribunTernate.com di Kantor Gubernur Maluku Utara, Selasa (8/7/2025).

Baca juga: Harga serta Buyback Emas Pegadaian Cetakan UBS dan Galeri 24 Turun, Cek Rincian Selasa 8 Juli 2025

Sementara itu, nilai paket yang belum dilelang, masih cukup besar, yakni Rp278.482.319.169.

“Nilai pagu tender pekerjaan konstruksi, pengadaan barang dan jasa lainnya, serta jasa konsultansi perencanaan, dan pengawasan itu sudah tertayang di SIRUP,” pungkasnya.

Sebelumnya, Hairil Hi Hukum mengungkapkan pihaknya mendapat instruksi Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, untuk mempercepat proses pelelangan proyek.

Baca juga: Taurus Semakin Dipercaya, Langkah Kecil Capricorn: Ramalan Zodiak Selasa 8 Juli 2025

"Kami telah diinstruksikan langsung oleh Ibu Gubernur Sherly Laos untuk mempercepat pelaksanaan pelelangan proyek, agar seluruh program kegiatan dapat segera berjalan sesuai target," ujar Hairil, Senin (7/7/2025).

Instruksi tersebut, kata Hairil, merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov), untuk mempercepat realisasi anggaran, serta mendorong pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu di tahun anggaran berjalan.

Bahkan Hairil mengaku, persentase realisasi lelang dari 100 persen total proyek yang direncanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), baru sekitar 20 persen yang masuk tahap lelang melalui UPBJ.
"Sisanya, sekitar 80 persen proyek belum dilelang, karena dokumen-dokumen, dari OPD belum masuk ke BPBJ," akuinya. (*)

Berita Terkini