“Pemerintah kabupaten/kota harus proaktif dalam mengusulkan daerah-daerah yang masih blank spot agar kita bisa mempercepat pemerataan konektivitas di Maluku Utara,” ujar Sherly Laos.

Rapat koordinasi ini diharapkan menghasilkan peta jalan (roadmap) yang konkret dalam pengembangan infrastruktur dan layanan digital di wilayah Maluku Utara.

Keterlibatan PLN sebagai narasumber menegaskan posisi strategis BUMN tersebut, yang tidak hanya menjalankan bisnis inti kelistrikan, tetapi juga berperan sebagai agen pembangunan nasional dalam mendorong pemerataan akses digital di seluruh Indonesia. (*)