"Padahal target kita adalah agar realisasi anggaran pengadaan bisa maksimal sebelum akhir tahun, "katanya.

Ia juga mengingatkan, keterlambatan dalam perbaikan data tidak hanya mengganggu akurasi pelaporan, tetapi juga bisa menimbulkan kesan bahwa progres pengadaan berjalan lambat.

Oleh karena itu, BPBJ akan terus melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan OPD terkait.

Baca juga: Berulah Lagi, Oknum Polisi di Taliabu Ini Diduga Sebar Video Syur Istri: Bukan Kali Pertama

Hairil menambahkan, transparansi dan ketepatan data dalam sistem pengadaan sangat penting untuk menjaga akuntabilitas belanja pemerintah daerah.

"Pengadaan barang dan jasa ini sangat sensitif karena menyangkut belanja publik."

Maka dari itu, kami minta semua pihak terlibat serius dalam memperbaiki data agar progres bisa terukur dengan baik, "tandasnya.(*)