TRIBUNTERNATE.COM, MABA – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku Utara, Herry Ahmad Pribadi, menyampaikan bahwa program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) di Kabupaten Halmahera Timur akan dimonitor secara ketat.

Hal ini disampaikannya dalam kunjungan kerja (kunker) ke Halmahera Timur pada Selasa (19/8/2025).

Kunker itu bertujuan memastikan penggunaan Dana Desa (DD) oleh pemerintah desa sesuai peruntukan, serta mendukung percepatan pembangunan di wilayah tersebut.

Baca juga: Kolaborasi Unkhair dan LPKA Ternate: Pemberdayaan Anak Binaan Lewat Urban Fisheries

Kolaborasi dengan Kemendes dan Kejaksaan Agung

Menurut Herry, program Jaga Desa merupakan inisiatif nasional yang terhubung langsung dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT) dan Kejaksaan Agung RI.

“Program ini terkoneksi dengan Kementerian Desa dan Jaksa Agung dalam hal pengawasan penggunaan anggaran,” jelas Herry.

Program Jaga Desa memungkinkan kejaksaan untuk memantau dan mengawasi langsung penggunaan Dana Desa, agar tidak terjadi penyimpangan atau penggunaan yang tidak tepat sasaran.

“Semua anggaran yang digunakan kepala desa bisa dimonitor. Jangan sampai Dana Desa ini salah digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai kebutuhan,” tegas Herry.

Herry menekankan bahwa Dana Desa harus sepenuhnya digunakan untuk mendorong pembangunan dan kemandirian desa.

Baca juga: Berulah Lagi, Oknum Polisi di Taliabu Ini Diduga Sebar Video Syur Istri: Bukan Kali Pertama

Menurutnya, jika desa dikelola dengan baik, maka otomatis akan berdampak positif terhadap pembangunan daerah secara menyeluruh.

“Kalau dana digunakan untuk kemajuan desa, maka desa akan maju. Dan jika desa mandiri, maka pembangunan di kota seperti Halmahera Timur akan lebih cepat."

“Itu yang paling tepat, karena ketika semua desa bergerak bersama, pembangunan akan terasa lebih merata,” pungkasnya. (*)