Sambut Pemeriksaan BPK, Bupati Haltim Minta OPD Siapkan Data Akurat

Ringkasan Berita:

1. Ubaid Yakub meminta seluruh OPD menyiapkan data akurat dan transparan untuk menghadapi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Rakor yang digelar di Kantor Bupati Haltim juga membahas evaluasi program strategis nasional serta kesiapan administrasi dan teknis
3. Sekda Ricky Chairul Richfat menekankan pentingnya sinkronisasi data agar pemeriksaan berjalan lancar tanpa temuan.

TRIBUNTERNATE.COM, MABA - Bupati Halmahera Timur, Ubaid Yakub, meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyiapkan data dan administrasi yang akurat menjelang pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara.

Hal tersebut disampaikan Ubaid Yakub saat memimpin rapat koordinasi bersama Wakil Bupati Anjas Taher, Sekretaris Daerah, para pimpinan OPD, serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di ruang rapat Kantor Bupati Halmahera Timur, Senin (6/4/2026).

Rapat koordinasi ini bertujuan mematangkan kesiapan menghadapi kedatangan tim pemeriksa BPK dalam rangka pemeriksaan terinci Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Baca juga: Oknum Polisi di Halsel Dilaporkan Istri, Diduga KDRT dan Perselingkuhan

Dalam arahannya, Ubaid menegaskan pentingnya kesiapan seluruh OPD dalam menyajikan data dan dokumen yang akurat, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

“Hal ini merupakan bagian penting dalam memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan dengan baik. Saya minta seluruh OPD dan PPK benar-benar siap, baik dari sisi administrasi maupun substansi program,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti evaluasi program strategis nasional yang tengah berjalan, termasuk capaian, progres pelaksanaan, serta kendala di lapangan.

Sementara itu, Sekda Halmahera Timur, Ricky Chairul Richfat, menekankan pentingnya koordinasi lintas OPD agar proses pemeriksaan dapat berjalan lancar tanpa hambatan.

Baca juga: Eks Ketua KONI Malut Djasman Abubakar Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Rp12 Miliar

“Seluruh OPD harus memastikan data tersinkronisasi dengan baik. Jika terdapat kendala di lapangan, segera diidentifikasi dan diselesaikan agar tidak menjadi temuan saat pemeriksaan,” ujarnya.

Rapat koordinasi ini untuk menginventarisasi berbagai permasalahan dalam pelaksanaan program strategis nasional, baik dari aspek teknis, administrasi, maupun dukungan sistem aplikasi.

Pemerintah daerah berharap, melalui kesiapan yang matang, proses pemeriksaan BPK dapat berjalan lancar serta menghasilkan penilaian optimal terhadap kinerja keuangan dan program pembangunan daerah. (*)