Penjaringan Figur di Pilkada Halmahera Selatan, Demokrat Coret Tiga Kandidat, Ini Masalahnya

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - DPC Partai Demokrat Halmahera Selatan, Maluku Utara, tidak mengakomodir tiga kandidat dalam penjaringan figur untuk Pilkada 2024.

Ketiga kandidat tersebut adalah Asmar Bani (bakal calon bupati) Ikbal Djabid (bakal calon bupati) dan Umar Hi. Soleman bakal calon wakil bupati).

Mereka diketahui mengambil formulir penjaringan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di partai politik (Parpol) berlambang Mercy itu.

Namun belakangan, formulir dan persyaratan adminstrasi tak dikembalikan saat penutupan penjaringan figur pada Kamis (25/4/2024) pukul 17.00 WIT.

"Bagi yang tidak melengkapi berkas secara otomatis tidak diakomodir oleh partai," ujar Ketua Tim Penjaringan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah DPC Partai Demokrat Halmahera Selatan, Masykur AR. Mahdi, Minggu (28/4/2024).

"Yang tidak lengkapi berkas itu Asmar Bani, Ikbal Djabid dan Umar Hi. Soleman. Kita sudah tunggu sampai penutupan mereka tidak lengkapi berkas," sambungnya.

Baca juga: Pemkab Halmahera Selatan Adakan Nobar Semifinal Timnas Indonesia di Piala Asia U-23,

Menurut Masykur, ada sebelas kandidat yang mendaftar ke Partai Demokrat sebagai calon bupati dan wakil bupati Halmahera Selatan.

Tetapi, hanya sembilan kandidat yang melengkapi seluruh persyaratan adminstrasi dan mengembalikan formulir yang diambil saat berlangsungnya pembukaan penjaringan figur.

Tiga dari sembilan kandidat yang melengkapi berkas adalah kader Partai Demokrat, yaitu Ketua DPD Demokrat Maluku Utara M. Rahmi Husen, Rusdi Yusuf, dan Ketua DPC Partai Demokrat Halmahera Selatan Hud H. Ibrahim.

"Sementara enam kandidat eksternal, itu Agusti Talib, Bahrain Kasuba, Bassam Kasuba, Asmar Hi. Daud, Muhlis Jafar, dan  Rusihan Jafar. Kalau tiga kandidat, itu tidak lengkapi berkas," jelasnya.

Masykur mengaku berkas sembilan kandidat Pilkada Halmahera Selatan itu akan dibawa ke DPD Partai Demokrat Maluku Utara untuk dipresentasikan ke DPP Demokrat.Hal ini dilakukan agar Demokrat bisa menentukan kelayakan figur yang akan diberikan rekomendasi pencalonan atau formulir B1KWK.

"Kita harus memastikan figur yang diusung Partai Demokrat, nantinya bisa memenangkan pertarungan Pilkada," tukasnya. (*)