Pemkab Halmahera Selatan Beri Sinyal Tak Akomodir Usulan Tambahan Dana Pilkada Rp 5 Miliar

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Pemkab Halmahera Selatan, Maluku Utara, memberi sinyal bakal tak mengakomodir usulan tambahan dana hibah Pilkada 2024 dari KPU sebanyak Rp 5 miliar.

Pemkab menilai dana sebanyak Rp 36 miliar yang dihibahkan ke KPU Halmahera Selatan, sudah cukup untuk membiayai seluruh rangkaian tahapan pelaksanaan Pilkada.

Komisi Pemilihan Umum atau KPU pun disarankan melakukan pergesaran dana ke item kegiatan lain yang dianggap masih kurang dari segi pembiayaan.

"Dari pengelihatan saya sebagai Ketua TAPD, saya pikir dari anggaran yang ada itu sudah cukup. Tinggal dilakukan pergesaran saja, mana (kegiatan) yang dianggap lebih, digeser ke yang kurang," ujar Sekda Halmahera Selatan Safiun Radjulan, Jumat (21/6/2024).

Berdasarkan pembahasan dana hibah dengan 5 mantan Komisioner KPU, Safiun menyebut pihaknya sudah merinci semua item-item yang masuk pelaksanaan tahapan Pilkada 2024.

Bahkan setingkat pengadaan pulsa untuk operator di setiap desa pun dianggarkan. Oleh sebab itu, perlu ada kajian baru jika KPU merombak Renacana Kerja dan Anggaran (RKA) dana hibah Pilkada.

"Kita mau mengundang lagi KPU untuk bahas lagi tahap II (pencaiaran dana hibah Pilkada). Jadi kita akan minta rasionalisasi dari KPU terkait anggaran di NPHD, supaya kita di TAPD melihat ada pos anggaran yang kita geser sesuai permintaan," jelasnya.

Kendati begitu, Safiun mengaku Bupati Halmahera Selatan Bassam Kasuba sangat menginginkan semua tahapan Pilkada 2024 tidak ada kendala.

Baca juga: Pemkab Halmahera Selatan Target Dapat Rekor Muri pada Kegiatan Napak Tilas Festival Marabose 2024

Sehingga usulan penambahan dana hibah Pilkada dari KPU bakal tetap dibahas dan ditindaklanjutu jika memungkinkan.

"Pak Bupati menginginkan kita tetap respons agar pelaksanaan Pilkada ini sukses dan tidak ada hambatan," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Halmahera Selatan, Maluku Utara, Tabrid S. Thalib menyebut pihaknya masi kekurangan anggaran dalam pelaksanaan tahapan Pilkada 2024.

Kekurangan ini diketahui setalah dilakukan penghitungan ulang atas rincian item kegiatan yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

"NPHD yang diakomodir Pemda itu kan Rp 36 miliar lebih. Ketika dihitung, ternyata kami masi membutuhkan Rp 5 miliar untuk memenuhi beberapa item," ujar Tabrid, Rabu (12/6/2024).

Menurut Tabrid, tambahan anggaran Rp 5 miliar itu untuk operasional Panitia Penyelenggara Kecamatan atau PPK di 30 kecamatan dan beberapa kegiatan lain yang dianggap urgen.

Karena di dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang diajukan 5 komisioner KPU Halmahera Selatan sebelumnya, tidak tercantum operasional PPK dan beberapa item dimaksud.

Meski begitu, KPU tidak memaksakan jika permintaan tambahan anggaran ke Pemkab Halmahera Selatan tak diakomodir.

Tabrid menyatakan pihaknya akan merevisi RKA awal guna menghilangkan item-item kegiatan seperti tahapan pencalonan perseorangan.

"Karena di Halmahera Selatan tidak ada calon perseorangan, sehinga akan dialihkan ke belanja kegiatan yang lain," jelasnya. (*)