Sekretaris & Bendahara KPU Halmahera Selatan Diduga Tahan Honor 747 Anggota PPS Selama 2 Bulan

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Sekretaris serta Bendahara KPU Halmahera Selatan, Maluku Utara, yakni Risawinarti Halil dan Andi Musdalifa, diduga menahan honor 747 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pikada 2024 selama dua bulan.

Imbas dari hal ini, para anggota PPS mulai mengeluh terhadap pelaksanaan tahapan Pilkada 2024 di tingkat desa.

Adapun honor Badan Adhoc tingkat PPS, perbulan di atas Rp 1 juta. Untuk ketua, sebanyak Rp 1,5 juta dan anggota Rp 1,3 juta.

Menurut sejumlah anggota PPS, honor mereka harusnya dibayar pasca pelantikan pada 25 Mei 2024 lalu.

Sebab, kerja-kerja PPS terhitung sejak proses pelantikan selesai.

"Tapi sampai sekarang ini kami belum terima honor. Itu Juni dan Juli," kata sejumlah anggota PPS yang meminta nama mereka tidak diberitakan, Minggu (21/7/2024).

Mereka menyebut belum mendapat penjelasan resmi dari Sekretariat KPU Halmahera Selatan terkait pembayaran honor.

Baca juga: AKBP Hendra Gunawan Jadi Kapolres Halmahera Selatan, AKBP Aditya Kurniawan Pindah di Halteng

Di lain sisi, honor dan operasional para anggota Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK) sudah berjalan normal.

"Di grup WhatsApp PPS itu ada yang sudah tanyakan soal ini (honor). Tapi belum ada respons dari Sekretaris dan Bendahara. Paling tidak mereka jelaskan supaya kami tahu," ujar salah satu anggota PPS.

Anggota PPS tersebut menambahkan, pihaknya selalu dituntut kerja maksimal oleh KPU.

Terutama pada tahapan pencocokan dan penilitan atau Coklit daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada 2024.

"Bagaimana kerja maksimal, kalau hak-hak kita saja belum dibayar," tandasnya.

Tribunternate.com sudah mengonfirmasi Sekretaris KPU Halmahera Selatan Riswainarti Halil terkait pembayaran honor anggota PPS lewat pesan WahtasApp, namun belum direspons hingga berita ini ditulis. (*)