Halmahera Tengah Genjot Transformasi Digital, Penggunaan Aplikasi Srikandi Melonjak hingga 75 Persen

Ringkasan Berita:1. Pemkab Halmahera Tengah terus memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital
2. Melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, pemerintah daerah menggelar Evaluasi Implementasi Aplikasi Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) di Gedung Pelayanan Perpustakaan Daerah
3. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan perwakilan kecamatan se Halmahera Tengah

TRIBUNTERNATE.COM, WEDA - Pemkab Halmahera Tengah, Maluku Utara terus memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital.

Melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, pemerintah daerah menggelar Evaluasi Implementasi Aplikasi Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) di Gedung Pelayanan Perpustakaan Daerah, Kamis (21/5/2026).

Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan perwakilan kecamatan se Halmahera Tengah.

Salah satu poin utama dalam evaluasi ini adalah laporan dari Admin Srikandi Provinsi Maluku Utara Sehat Suryani Ely.

Baca juga: Perkuat Akuntabilitas, Wabup Halmahera Tengah Hadiri Rakor Pengawasan PSN se Maluku Utara

Di mana ia mengungkapkan pencapaian luar biasa dalam setahun terakhir:

• Peningkatan drastis: Penggunaan aplikasi Srikandi di Halmahera Tengah melonjak dari hanya 2,5 persen menjadi 75 % sepanjang 2025.
• Prestasi birokrasi: Berkat capaian ini, Halmahera Tengah berhasil meraih Agregat Nilai A dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, khususnya pada aspek digitalisasi administrasi.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Halmahera Tengah Nurjanah Mandar menegaskan, evaluasi ini adalah tindak lanjut dari Bimbingan Teknis (Bimtek) 2025.

"Kami ingin memastikan implementasi Srikandi di seluruh OPD berjalan optimal."

"Ini adalah langkah strategis untuk mewujudkan administrasi yang transparan, efektif, dan akuntabel, "ujar Nurjanah.

Selain soal teknis aplikasi, aspek ketertiban administrasi juga menjadi sorotan.

Admin Srikandi Kabupaten Andi Ismail Akbar mengingatkan para admin OPD untuk tidak sekadar 'asal input'.

Poin penekanan tata kelola surat:

1. Hindari copy paste: Naskah dinas harus disusun secara orisinal dan sesuai mekanisme.

2. Pahami aturan: Admin harus menguasai tata cara penyusunan nota dinas digital yang benar.

Baca juga: Terlibat Kasus Ganja di Halmahera Tengah, 3 Pria Diringkus Ditresnarkoba Polda Maluku Utara

3. Tertib administrasi: Digitalisasi bukan hanya soal pindah ke aplikasi, tapi soal kerapian standar pemerintahan.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari pengawasan kearsipan tahun 2025 oleh Pemprov Maluku Utara.

Dengan evaluasi berkala, Pemkab Halmahera Tengah berharap seluruh OPD mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (*)