Soal Kasus Penghilangan Nyawa di Halmahera Tengah, Ini Respon Kapolda Maluku Utara Baru

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE  - Pengungkapan kasus penghilangan nyawa warga di Halmahera Tengah, mendapat respon Kapolda Maluku Utara yang baru, Brigjen Pol Arif Budiman.

Sebelumnya, Polda Maluku Utara terus melakukan pendalaman kasus penghilagan nyawa mantan Kepala Desa Bobane Jaya, Ustad Ali Daud.

Korban yang dikenal luas oleh warga setempat itu ditemukan meninggal tak wajar pada 2 April 2026 lalu, di area perkebunan warga.

Baca juga: Kapolda Malut Brigjen Pol Arif Budiman Tegaskan Fokus Jaga Kamtibmas

Kondisi jasad yang tak wajar ini meninggalkan luka mendalam dan trauma kolektif bagi warga di wilayah yang dikenal sebagai Bumi Fagogoru tersebut.

Bahkan kasus ini sempat mendapatkan atensi Irjen Pol Waris Agono, yang saat itu menegaskan akan mengungkap tuntas.

Dengan bergantinya kepemimpinan ke Brigjen Pol Arif Budiman, ia juga turut menegaskan komitmen yang sama.

Kapolda meminta doa kepada semua pihak agar dalam pengungkapan kasus ini, bisa segera diungkap pelakunya.

“Soal masalah Sibenpopo dan Banemo ini saya selaku Kapolda baru akan memaksakan,” katanya.

“Saya akan memaksimalkan agar ungkap kasusnya karena kasus ini juga sudah disampaikan oleh Pak Waris,” tuturnya mengakhiri. 

Diketahui masyarakat di Desa Sibenpopo dan Desa Banemo, Kecamatan Patani Barat, Halmahera Tengah sempat konflik.

Namun begitu mereka sepakat mengakhiri konflik melalui penandatanganan, kedua desa kemudian damai.

Kesepakatan tersebut menjadi langkah penting dalam memulihkan hubungan antarwarga, setelah sebelumnya terjadi kesalahpahaman yang memicu pertikaian.

Kedua belah pihak menyatakan komitmen untuk kembali menjaga persaudaraan serta menciptakan kehidupan yang aman dan harmonis.

Dalam pernyataan bersama, masyarakat menegaskan bahwa mereka adalah saudara yang terikat nilai-nilai Fagogoru, serta menyesali konflik yang terjadi.

Mereka juga sepakat untuk saling memaafkan, mengakhiri seluruh konflik, serta berjanji tidak mengulangi peristiwa serupa di masa mendatang.

Selain itu, kedua desa menolak segala bentuk provokasi dan berkomitmen menyelesaikan setiap persoalan melalui musyawarah dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah. (*)