Begini Strategi Kapolda Malut Brigjen Pol Arif Budiman Tangani Kasus Korupsi

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE  - Penanganan kasus korupsi di Maluku Utara menjadi pekerjaan rumah bagi Polda Malut, terlebih Kapolda yang baru.

Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Arif Budiman, mengaku siap memberantas kasus korupsi.

“Pastinya dengan kehadiran saya sebagai Kapolda akan meminimalisir korupsi,” kata Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Arif Budiman, Minggu (24/5/2026).

Baca juga: Brigjen Pol Arif Budiman Siap Dorong Pemda di Maluku Utara Aktifkan Perda Masyarakat Adat

Tentu langkah ini, kata Kapolda, mendapatkan dukungan dari Wakapolda hingga pejabat utama di jajaran Polda Maluku Utara.

Sebab, korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang harus ditangani secara serius, profesional, dan berintegritas.

Ia mengungkapkan, penanganan perkara tindak pidana korupsi adalah bagian dari upaya mendukung penegakan hukum demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.

“Langkah tersebut dilakukan secara berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan perkara korupsi,” ujarnya.

Fokus penanganan kasus korupsi ini, lanjut Brigjen Pol Arif Budiman, merupakan respons Polri terhadap maraknya praktik penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara serta berdampak langsung pada pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.

"Karena memang ketika tindak pidana ini terjadi, tentu yang dirugikan itu masyarakat dan negara. Ini yang ingin kita berantas," ujarnya.

Ia menambahkan, dalam setiap penanganan perkara, Polri akan mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas. Selain itu, koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya juga terus diperkuat.

Penanganan perkara tidak hanya menyasar pelaku utama, tetapi juga pihak-pihak yang turut menikmati hasil tindak pidana korupsi.

Dalam hal itu, pihaknya tidak hanya mengedepankan penindakan, namun juga mengintensifkan langkah pencegahan melalui sosialisasi hukum, pendampingan proyek-proyek strategis, serta pengawasan penggunaan anggaran negara dan daerah.

"Upaya tersebut diharapkan mampu menutup celah terjadinya praktik korupsi sejak dini," ujarnya.

Kapolda menegaskan, fokus dalam penanganan tindak pidana korupsi merupakan bentuk tanggung jawab institusi dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan supremasi hukum berjalan sebagaimana mestinya.

Meski demikian, pihaknya belum merinci kasus-kasus apa saja yang saat ini menjadi bidikan Ditreskrimsus Polda Maluku Utara.

“Dengan penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan saya berharap dapat memberikan efek jera serta menciptakan iklim pemerintahan yang bersih dan berwibawa,” tandasnya mengakhiri (*)