Gubernur Sherly Laos Dukung Peningkatan Pelayanan Hukum dan HAM di Maluku Utara

Ringkasan Berita:1. Sherly Laos mendukung adanya peningkatan implementasi pelayanan Hukum dan HAM di Maluku Utara.
2. Hal ini disampaikan gubernur perempuan pertama di Maluku Utara ini saat menerima audiensi dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM dan Pemasyarakatan, Rabu (10/6/2026) di lantai IV Bela Hotel Ternate
3. Kedatangan rombongan Kemko Kumham Imipas dalam rangka membantu menyelesaikan masalah-masalah terkait isu isu hukum dan HAM

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Sherly Laos mendukung adanya peningkatan implementasi pelayanan Hukum dan HAM di Maluku Utara.

Hal ini disampaikan gubernur perempuan pertama di Maluku Utara ini saat menerima audiensi dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM dan Pemasyarakatan, Rabu (10/6/2026) di lantai IV Bela Hotel.

Kedatangan rombongan Kemko Kumham Imipas dalam rangka membantu menyelesaikan masalah-masalah terkait isu isu hukum dan HAM.

Deputi Bidang koordinasi Keimigrasian dan  pemasyarakatan, I Nyoman Gede Surya Mataram pada kesempatan tersebut meminta dukungan terhadap Gubernur Sherly Laos terkait kerja sama untuk mengawal pidana pengawasan dan pidana kerja sosial.

Baca juga: Gubernur Sherly dan Harita Nickel Perkuat Kompetensi Generasi Muda Maluku Utara

Menurutnya, implementasi yang terjadi di lembaga pemasyarakatan di Maluku Utara butuh dukungan dari pemda untuk ketersediaan sarana dan prasarana.

Selain itu, untuk terpidana yang mendapatan sanksi pidana kerja sosial diperlukan pelatihan khusus untuk menunjang ketrampilan. 

Untuk Kanwil Pemasyarakatan Maluku Utara sendiri meminta dukungan agar dibangunnya posko lapas mengingat Maluku Utara sangat luas.

Sementara Lapas Ternate berharap adanya dukungan untuk tempat-tempat pelaksanaan pidana kerja pengawasan dan pidana kerja sosial. 

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sherly Laos menyetujui perlu adanya pembangunan kantor imigrasi di Maluku Utara, terutama di Halmahera Timur dan Halmahera Selatan.

Namun bagi Gubernur, pendanaan pembangunan tersebut disarankan melalui CSR, sedangkan penyediaan lahan dari Pemerintah Provinsi dengan melalui tahapannya dimulai dengan bersurat ke Pemda terkait.

"Maluku utara sudah memberikan bantuan TV, ranjang dan computer di Lapas ternate. Juga sosialisasi terkait peluang untk kuliah melalui UT bagi anak anak yang ada di lapas, "ujarnya.

Selain itu, terkait pidana kerja sosial, sambung Sherly Laos, usulan program di usulkan lewat lapas.

Baca juga: Gubernur Sherly dan Harita Nickel Perkuat Kompetensi Generasi Muda Maluku Utara

Seperti program dan kebutuhannya apa saja, yang nanti akan dibicarakan di internal pemda, pemerintah bisa membantu apa saja.

Mengusulkan program standar yang bisa di kolaborasikan dengan dinas terkait yang ada di pemrov dan pemda kab/kota.

"Terkait Pos Lapas juga sama, pengusulannya lewat lapas terkait ke pemprov untuk kemudian di tindak lanjuti bersama pemda kabupaten kota, "ungkap Sherly Laos. (*)