Kawal Program Prioritas Presiden, Pemprov Malut Gelar Rapat Supervisi Bersama Kemendagri

Ringkasan Berita:

• Pemprov Maluku Utara menggelar rapat supervisi untuk mempercepat pelaksanaan 7 Program Prioritas Presiden.
• Gubernur Sherly Laos menekankan evaluasi kinerja, kerja sama lintas sektor, dan transparansi pelaksanaan program.
• Fokus program mencakup pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, UMKM, dan pembangunan infrastruktur.

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar Rapat Supervisi Progres Pelaksanaan 7 Program Prioritas Presiden, sebagai langkah konkret untuk mengevaluasi sekaligus mempercepat capaian target pembangunan nasional di daerah.

Rapat berlangsung di Ruang VIP Bandara Sultan Babullah, Kelurahan Akehuda, Kecataman Ternate Utara, Kota Ternate, Rabu (10/6/2026).  Dihadiri oleh Kepala Biro Pemerintahan Malut, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Malut, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta Tim dari Kementerian Dalam Negeri RI, bersama seluruh peserta rapat supervisi.

Dalam kesempatan tersebut, Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan Provinsi Maluku Utara, Dr. Fachruddin Tukuboya, hadir untuk menyalurkan dan membacakan arahan resmi dari Gubernur Maluku Utara Sherly Laos.

Baca juga: Dinsos Malut Jemput Verdi ke Ternate, Bocah di Malifut yang Bertahun-Tahun Berjuang Melawan Penyakit

Dalam arahan tertulisnya, Sherly Laos menegaskan bahwa pelaksanaan program prioritas Presiden merupakan amanah pembangunan nasional yang wajib dilaksanakan secara serius, terukur, dan bertanggung jawab.

"Program-program tersebut tidak hanya menjadi indikator kinerja pemerintah, tetapi juga menjadi instrumen utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat daya saing daerah," ujar Fachruddin saat membacakan arahan Gubernur.

Sherly Laos juga menekankan arti penting dari rapat supervisi ini sebagai sarana evaluasi bersama. Melalui forum ini, Pemprov Malut berkomitmen untuk memetakan progres, mengidentifikasi kendala di lapangan, serta merumuskan langkah percepatan yang taktis.

Guna memastikan keberhasilan program di lapangan, Gubernur Maluku Utara menginstruksikan tujuh poin penting yang harus menjadi perhatian bersama seluruh jajaran perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota, meliputi:

• Setiap program harus dipastikan selesai secara substantif, bukan sekadar administratif. Ukuran keberhasilan dihitung dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat, bukan hanya dari besarnya penyerapan anggaran.
• Menghilangkan ego sektoral. Diperlukan kerja sama yang solid lintas sektor dan lintas tingkatan pemerintahan demi mempercepat pencapaian target.
• Setiap OPD dan pemerintah daerah diminta cepat mengidentifikasi kendala regulasi, penganggaran, pengadaan barang/jasa, ketersediaan lahan, maupun koordinasi untuk segera dicarikan solusi cepat dan tepat.
• Seluruh laporan capaian wajib disusun secara akurat, transparan, dan akuntabel guna menghindari perbedaan data antarinstansi yang dapat menghambat evaluasi kebijakan.
• Pengawasan berjenjang harus diperketat demi memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat maksimal, tepat sasaran, tepat waktu, dan bebas penyimpangan.
• Perhatian khusus diarahkan penuh pada program pengentasan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, Program Makan Bergizi Gratis, pendidikan, kesehatan, penurunan stunting, UMKM, infrastruktur dasar, hilirisasi potensial, transformasi digital, serta mitigasi perubahan iklim.
• Seluruh aparatur pemerintah dituntut profesional, inovatif, dan berorientasi pada penyelesaian masalah guna menjawab tingginya tuntutan pelayanan publik.

Menutup arahannya, Fachruddin mengingatkan kembali mengenai karakteristik khas Maluku Utara sebagai wilayah kepulauan. Tantangan geografis ini menuntut pendekatan pembangunan yang adaptif dan kolaboratif.

Namun di sisi lain, potensi besar pada sektor perikanan, pertanian, pariwisata, hilirisasi industri, serta ekonomi maritim harus terus didorong secara optimal demi mendongkrak kesejahteraan masyarakat.

Dirinya berharap melalui rapat supervisi bersama tim Kemendagri RI ini, dapat dilahirkan langkah konkret, target waktu yang jelas, serta komitmen kuat agar seluruh Program Prioritas Presiden berjalan optimal dan berdaya guna tinggi bagi seluruh masyarakat Maluku Utara. (*)