KLHS RPJMD Maluku Utara 2025-2029 Rampung, Siap Diintegrasikan ke Dokumen Pembangunan

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI–Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara melalui Tim POKJA KLHS RPJMD telah menyelesaikan seluruh tahapan penyusunan Kajian Strategi Lingkungan Hidup (KLHS) RPJMD 2025–2029, Kamis (28/8/2025) kemarin.

Proses panjang ini telah memenuhi mekanisme dan persyaratan validasi, sehingga siap diintegrasikan ke dalam dokumen RPJMD.

Kepala Bappeda Maluku Utara, Muhammad Sarmin S. Adam, menjelaskan bahwa penyusunan KLHS dimulai sejak Kick Off Meeting pada April 2025 yang menjadi forum awal pembentukan tim penyusun, penyamaan persepsi, hingga penentuan metode kerja.

Baca juga: Thom Haye dan Federico Barba Masuk, Dedi Kusnandar ke Malut United, Efek Skuad Gemuk Persib Bandung

“Tahapan ini berlanjut pada pengkajian pembangunan berkelanjutan, identifikasi isu-isu strategis daerah, serta konsultasi publik untuk memastikan arah pembangunan benar-benar menjawab potensi dan tantangan daerah,” ungkap Sarmin, Jumat (29/8/2025) kepada Tribunternate.com.

Lebih lanjut, tahapan penyusunan skenario juga telah dilakukan melalui proyeksi alternatif pembangunan, rekomendasi kebijakan, serta konsultasi publik kedua. Proses ini menghasilkan tujuan, sasaran strategi, dan program utama pembangunan daerah yang diarahkan hingga tahun 2030 serta mendukung visi nasional Indonesia Emas 2045.

Namun, Sarmin mengakui masih ada tantangan besar, salah satunya keterbatasan data pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

“Ketersediaan data belum sepenuhnya terpenuhi, sementara kontribusi mitra pembangunan juga masih minim. Selain itu, di daerah kepulauan, Maluku Utara menghadapi tantangan buruknya infrastruktur dan ekonomi antarwilayah,” jelasnya.

Baca juga: Sampaikan Belasungkawa atas Meninggalnya Affan Kurniawan, Sherly Laos: Aparat Harusnya Humanis

Meski demikian, potensi besar di sektor kelautan, pertanian, energi, dan pariwisata diyakini mampu menjadi penggerak pembangunan jika dikelola secara berkelanjutan.

“KLHS ini adalah komitmen kita bersama.Harapan saya, validasi forum akan melengkapi masukan agar RPJMD Maluku Utara 2025–2029 tidak hanya memenuhi aspek regulasi, tetapi juga benar-benar menjawab tantangan sekaligus mengoptimalkan peluang pembangunan daerah,” tambah Sarmin.

Ia menegaskan, visi pembangunan Maluku Utara ke depan adalah menjaga keberagaman, mewujudkan pemerataan, serta mendorong provinsi bangkit, maju, sejahtera, berkeadilan, dan berkelanjutan. (*)