Launching Aplikasi Jaga Desa Komitmen Pemprov Malut, Kemendes dan Kejaksaan: Perkuat Pengawasan DD

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Pemprov Maluku Utara bersama Kementerian Desa dan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara resmi meluncurkan Aplikasi Real Time Monitoring Village Management Funding atau Aplikasi Jaga Desa, berlangsung di Pantai Sulamadaha, Kota Ternate, Rabu (3/9/2025).

Peluncuran ini disertai penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Bupati/Wali Kota se-Maluku Utara dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) di daerah masing-masing, mengukuhkan Maluku Utara sebagai provinsi ke 5 menerapkan Aplikasi Jaga Desa secara menyeluruh.

Rilis yang diterima redaksi Tribunternate.com, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menjaga tata kelola keuangan desa.

Menurutnya, pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi merupakan harapan bersama dan pengawasan yang kuat akan menjamin penggunaan Dana Desa benar-benar untuk kepentingan rakyat.

Baca juga: Jamintel Kejagung RI Gandeng Kepala Daerah se Maluku Utara Awasi Dana Desa

"Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari korupsi adalah harapan kita semua, "tegas sang gubernur.

"Karena itu, tugas kita sebagai kepala pemerintahan di daerah salah satunya adalah membangun kemitraan dengan lembaga vertikal."

"Yang mana untuk memperkuat tata pemerintahan dan tata kelola keuangan yang aman dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, "lanjutnya.

Melalui aplikasi ini, penggunaan dana desa (DD) dapat terpantau secara real time sehingga lebih tepat sasaran, tertib administrasi dan terukur.

Sherly Laos menilai langkah ini sebagai upaya konkret mencegah penyimpangan sekaligus memastikan pembangunan desa benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.

"Pelaksanaan penandatangan MoU antara pemerintah daerah dengan Kejari tentang pengawalan dan pengamanan DD melalui sistem aplikasi Real Time Monitoring bertujuan agar penggunaan DD tepat sasaran, tertib administrasi, terkontrol by sistem dan pemberdayaan masyarakat desa lebih terukur, "jelas sang gubernur.

Lebih lanjut, Sherly Laos juga menekankan bahwa desa tidak boleh selamanya bergantung pada DD semata.

Baca juga: Kejari Taliabu Tetapkan 3 Tersangka Penyimpangan Dana Penyertaan Modal Perusda T.A 2020

Karenanya ia akan mendorong agar dunia usaha ikut terlibat melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) yang diarahkan langsung pada pengembangan ekonomi masyarakat desa.

"Kita juga berharap ada kolaborasi dari pihak swasta yang berada di wilayah kabupaten/kota untuk mendukung setiap program yang bersentuhan dengan masyarakat desa maupun kelurahan melalui dana CSR, "jelasnya.

Dengan sinergi pemerintah, kejaksaan dan dunia usaha, Sherly Laos optimis desa-desa di Maluku Utara akan semakin mandiri, berdaya dan mampu menggerakkan pembangunan dari akar rumput. (*)