Pemprov Malut
Keterbatasan SDM Jadi Kendala Utama Program Profil Desa di Maluku Utara
Kepala DPMD Maluku Utara, Muhammad Miftah Baay, mengungkapkan bahwa pelaksanaan Program Profil Desa menghadapi kendala
Penulis: Sansul Sardi | Editor: Sitti Muthmainnah
TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI– Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Maluku Utara, Muhammad Miftah Baay, mengungkapkan bahwa pelaksanaan Program Profil Desa menghadapi kendala serius, yakni keterbatasan sumber daya manusia (SDM).
“Kalau program Profil Desa ini sudah berjalan maksimal, seharusnya Ibu Gubernur bisa memantau langsung perencanaan di desa-desa seluruh kabupaten/kota lewat layar monitor di kantor gubernur. Sayangnya, sistem itu belum bisa terealisasi, sehingga Gubernur masih harus turun langsung ke desa-desa,” ujar Miftah, Rabu (17/9/2025) di Sofifi.
Ia menegaskan, pihaknya berkomitmen memenuhi tuntutan sistem digital dalam pelayanan pemerintahan desa. Namun, kelemahan masih muncul karena keterbatasan tenaga yang mampu melakukan pembaruan data secara berkala.
Baca juga: Realisasi PBBP2 Halmahera Timur Capai 50 Persen Hingga Agustus 2025
“Profil Desa ini bagusnya memang dibawa ke Kemendagri, karena sekarang di DPMD kami sedang tahap maintenance."
"Kami masih lemah dalam melakukan update informasi desa. Apalagi, pegawai yang sudah dilatih untuk backup program ini justru dipindahkan ke OPD lain setelah kembali dari pelatihan,” jelasnya.
Baca juga: 5 Shio Paling Beruntung Besok Kamis 18 September 2025, Macan Hoki Dalam Cinta, Kuda Kepastian
Meski begitu, Miftah optimistis program ini bisa berjalan lebih baik mulai 2026. Ia menargetkan seluruh sistem informasi desa sudah dapat dipantau secara digital dari kantor gubernur.
“Sekarang ada 1.067 desa di Maluku Utara. Dari jumlah itu, desa mandiri baru 17. Itu pencapaian yang bagus, tetapi persentasenya masih jauh tertinggal dibandingkan provinsi lain."
"Ke depan, Profil Desa ini akan jadi alat penting untuk mempercepat peningkatan status desa,” pungkasnya. (*)
| Gubernur Maluku Utara Sherly Laos: Alokasi Infrastruktur Minimal 10 Persen atau RAPBD Ditolak! |
|
|---|
| Perkuat Infrastruktur, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos Lobi 4 Dirjen Kementerian PU |
|
|---|
| Gubernur Maluku Utara Sherly Laos Soroti Tingginya Angka Putus Sekolah |
|
|---|
| dr Julys Giscard: Kasus HIV/AIDS di Maluku Utara Masih Tinggi |
|
|---|
| Gubernur Maluku Utara Sherly Laos Ungkap Penyebab Inflasi: Ombak Tinggi Bikin Harga Ikan Naik |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/ternate/foto/bank/originals/pmd-program-malut.jpg)