Daftar Tiga OPD Pemprov Malut yang Akan Digabung Tahun Ini Guna Perampingan Struktur

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Berikut daftar tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara yang akan digabung.

Hal ini merupakan rencana perampingan struktur sebagai bagian dari efisiensi birokrasi sekaligus peningkatan efektivitas pelayanan publik.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Maluku Utara Samsuddin A. Kadir menyebutkan, daftar tiga OPD tersebut adalah:

Baca juga: Anjas Taher Dorong Percepatan Jalan Penghubung Sofifi–Haltim–Halteng

1. Dinas Kehutanan (Dishut) dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

2. Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud)

3. Dinas Pangan dengan Dinas Pertanian (Distan)

Samsuddin A. Kadir menjelaskan bahwa untuk melakukan perampingan struktur maka harus menggabungkan beberapa OPD.

"Kalau mau melakukan perampingan, tentu ada beberapa OPD yang harus digabung. Saat ini kita masih menyusun simulasi jumlahnya," 

"nanti diputuskan oleh gubernur sebagai pimpinan tertinggi," kata Samsudin kepada wartawan di Lobi Kantor Gubernur Malut, Sofifi, Rabu (17/9/2025).

Rencana Perampingan Sudah Selesai Dibahas

Samsuddin A. Kadir menjelaskan, rancangan perampingan OPD sudah selesai dibahas di Biro Organisasi dan tengah menunggu arahan gubernur.

Pemprov Malut juga telah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Kemendagri memutuskan, dari total 45 OPD Pemprov Maluku Utara yang ada saat ini, rencananya bisa dipangkas menjadi 35 OPD.

Target Pemprov Maluku Utara, proses perampingan bisa rampung tahun 2025 ini.

Tujuan Perampingan Struktur

Menurut Samsuddin, urgensi perampingan ini adalah untuk menekan biaya operasional, termasuk tunjangan kinerja (Tukin), sekaligus meningkatkan kinerja aparatur.

"Kalau jumlah OPD terlalu banyak, kinerjanya tidak maksimal. Kalau ramping, kinerja bisa lebih fokus," ujarnya.

Posisi Pejabat Ditentukan Uji Kompetensi

Terkait posisi pejabat yang terdampak penggabungan OPD, kata Samsuddin, Pemprov Malut akan melakukan penataan sumber daya manusia (SDM) melalui uji kompetensi

Hal ini untuk memastikan pimpinan OPD dipilih berdasarkan kapasitas dan kebutuhan organisasi.

"Kalau kapasitasnya terbatas ngapain banyak-banyak. Jadi kita sesuaikan saja. Nanti dilakukan step by step dengan uji kompetensi," pungkasnya. 

Sherly Laos Pastikan Perampingan OPD Tuntas Tahun Ini

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos memastikan bahwa rencana perampingan OPD ini tuntas di tahun 2025.

Hal ini disampaikan Sherly Laos usai melantik pejabat eselon III dan IV Pemprov Maluku Utara, Senin (25/8/2025).

Kebijakan ini juga sejalan dengan desakan DPRD Maluku Utara saat rapat paripurna penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS)

"Targetnya sebelum akhir 2025 ini sudah selesai. Jadi tahapannya memang harus disampaikan ke DPRD untuk dibahas bersamaan juga dilakukan konsultasi ke Kemendagri."

"Baru setelah ada persetujuan, perampingan OPD ini bisa dilaksanakan, "katanya saat ditemui wartawan di Sofifi, Selasa (26/8/2025). (*)